Silang Statement Satpol PP dan DPUPR Soal Mie Gacoan

Headline, Kota Bogor1.1K views

BOGORONLINE.com – Satpol PP Kota Bogor dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor tampaknya tak satu suara perihal gerai Mie Gacoan di simpang NV Sidik, Jalan Pahlawan, Kelurahan Bondongan, Kecamatan Bogor Selatan.

Sebelumnya, Kasatpol PP Kota Bogor, Agustian Syach menyatakan pihaknya setelah mengeluarkan SP 2 terus melakukan komunikasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor dan Mie Gacoan. Bahkan pihak Mie Gacoan sudah mendatangi kantornya untuk menunjukkan bukti-bukti perizinan yang sudah mereka miliki.

“Pihak Mie Gacoan membawa bukti-bukti perizinan yang sudah mereka miliki dan berkas mereka lengkap. Dan ternyata sudah di-approve permohonan PGB-nya oleh Dinas PUPR. Tinggal penetapan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah),” kata Agustian Syach.

Namun hal tersebut bertolak belakang dengan pernyataan Kepala DPUPR Kota Bogor, Rena Da Frina. Ia mengatakan jika DPUPR sampai saat ini belum menandatangani apapun terkait perizinan yang diajukan perwakilan Mie Gacoan di Bogor Selatan.

“Yang ada, proses pengajuan PBG (persetujuan bangunan gedung) Mie Gacoan Jalan Pahlawan belum keluar dan masih dalam perbaikan dokumen. Saya ada buktinya, salah satunya berupa dokumen,” kata Rena kepada wartawan, Kamis (4/7/2024).

Bahkan, kata Rena, proses pengajuan PBG tersebut bisa dilihat atau diakses dengan status perbaikan dokumen.

“Pengajuan mereka kita kembalikan karena ada yang harus diperbaiki. Jadi, apa yang sudah kita approve terutama di perihal izin PGB-nya,” ujarnya.

Rena juga menjelaskan, untuk Mie Gacoan yang ada di Jalan Sholeh Iskandar dan Jalan Pajajaran juga statusnya sampai saat ini masih dalam perbaikan dokumen, meski sudah beroperasional sejak lama.

“Untuk Mie Gacoan yang di Tajur malah tidak mengajukan izinnya ke PUPR,” tegas dia.

Jika Kasatpol PP Kota Bogor membahas Mie Gacoan Jalan Pahlawan hanya tinggal menunggu SKRD, kata Rena, itu hal yang ngaco.

“SKRD itu terakhir dan harus selesai dulu PGB-nya. Nah, pada kenyataannya PGB sendiri belum ada,” katanya.

Seperti diberitakan, pihak Mie Gacoan hanya akan diberi sanksi denda atas pelanggaran yang dilakukan di awal yakni beroperasi sebelum memiliki persyaratan perizinan yang disoalkan.

“Ini memang agak dilematis bagi kami, di satu sisi pihak Mie Gacoan sudah on the track, sudah mengurus perizinannya. Walaupun kemarin mereka ada buat kesalahan, kami sudah SP. Mungkin nanti kalau PBG sudah keluar sebelum SP 3 kami terbitkan, ada hitungan denda untuk pelanggaran yang sudah mereka lakukan sebelumnya,” kata Agustian Syah.

Hal itu sebagaimana Peraturan Walikota (Perwali) Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bogor Tahun 2019.
Untuk besaran denda yang harus dibayar oleh pihak Mie Gacoan, ia belum bisa menyebutkan karena untuk perhitungan ada di TABG.

“Dendanya maksimal 10 persen dari nilai bangunan. Nanti akan dihitung ulang oleh TABG,” katanya.

Disamping itu, Agustian Syah mengatakan, pihaknya akan melakukan pengecekan terhadap dokumen PGB ketika nanti sudah tertib.

“Nanti kami akan cek ketika PBG-nya keluar sesuai tidak dengan bangunan eksisting,” tandasnya. (*)

ARTIKEL REKOMENDASI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *