BOGORONLINE.COM – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bogor meluncurkan pemetaan kerawanan pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 di Kota Bogor. Acara peluncuran ini dilangsungkan di The Mirah Hotel, Kecamatan Bogor Tengah pada Selasa (13/8/2024) siang.
Acara yang dihadiri unsur atau perwakilan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Bogor ini berkomitmen untuk mengantisipasi potensi kerawanan agar Pilkada berjalan lancar dan kondusif.
Ketua Bawaslu Kota Bogor, Herdiyatna mengatakan, untuk Indek Kerawanan Pemilu (IKP) pada Pilkada tahun 2024 ini Kota Bogor di posisi rendah, namun paling tinggi kerawanan dari unsur sosial. Dari pengalaman di Pemilu kemarin, surat tanda pemberitahuan yang termasuk dari kerawanan.
“Kemudian kontur Kota Bogor ini kan naik turun, jadi ada TPS rawan bencana, untuk datanya kami belum menerima dari BPBD Kota Bogor. Karena masih di data. Yang jadi perhatian juga netralitas ASN. Tentunya Kota Bogor masih aman, namun tetap harus diantisipasi,” terangnya.
Sementara itu, Kordiv. Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Bogor, Ahmad Fathoni memaparkan, peta kerawanan ini adalah kewaspadaan Bawaslu untuk bersinergi dengan semua pihak terhadap hal-hal yang menjadi penghambat suksesnya tahapan dan sub tahapan Pilkada.
“Kedua, tentunya ada beberapa tahapan dan sub tahapan ini menjadi konsen kami, salah satunya yaitu di tahapan penyusunan pemutakhiran data pemilih. Nah ini kami harus validasi dan akurasi datanya seperti apa, tapi yang paling penting adalah kami memastikan bahwa pemilih yang memenuhi syarat harus terdaftar bareng DPT, kemudian pemilih yang tidak memenuhi syarat, maka itu dipastikan tidak tercantum dalam DPT,” ungkapnya.
Ia lanjut menjelaskan, mengenai konsen di masa tahapan kampanye akan diatur dalam kaitan teknis, seperti tempat dan jadwal akan mengacu kepada SK yang diputuskan oleh KPU. Namun begitu, sambung Fathoni, ada beberapa hal yang menjadi konsen Bawaslu.
“Kami banyak temukan bahwa giat kampanye dia tidak terdaftar dalam tim kampanye yang didaftarkan di KPU. Kemudian kaitan hal-hal untuk di saat hari H, kami pastikan tidak kekurangan surat suara, apalagi munculnya daftar pemilih tambahan. Nah ini akan menjadi konsen kami kepada KPU untuk memastikan dalam hal pengadaan dan distribusi logistik akan dipastikan tepat kualitas, jumlah dan waktu,” terangnya.
Sementara berkaitan ajudikasi apakah ada keberatan atau tidak, pihaknya mengharapkan tidak terjadi pada Pilkada nanti walaupun itu terjadi di tahapan Pilpres dan Pileg tahun 2024 lalu.
Ia juga menegaskan, untuk netralitas ASN menjadi bagian dari konsen Bawaslu dalam memastikan bahwa tidak ada tindakan atau upaya apapun yang sifatnya tendensius atau terafiliasi kepada pasangan calon.
“Ya, sebab ini yang kami khawatirkan adalah supaya memimimalisir polarisasi masyarakat terkait dengan kebijakan-kebijakan yang diambil alih. Contoh misalkan dalam kapasitas dia sebagai pemangku wilayah baik itu di level lurah, camat dan lainnya, tentu ini menjadi konsen kami untuk memastikan bahwa ASN ini netral,” tegasnya.
Wakapolresta Bogor Kota AKBP Guntur M Rafiq yang hadir dalam acara tersebut memaparkan bahwa tugas TNI Polri memastikan semua elemen masyarakat memilih sesuai pilihannya. Seluruh kontestan mengikuti secara adil dan damai. Kemudian harus dipastikan aman, secara IKP Kota Bogor peringkat 353 di Indonesia, jadi cenderung aman.
“Tetapi walaupun enam kecamatan, kami harus waspada, meski kerawanan rendah. Harus tetap waspada tetap melakukan pengamanan setiap TPS. Tetapi aparatur wilayah juga membantu pemilihan berlangsung lancar dan aman. Mari jaga pemilu secara bijaksana,” tandasnya.