BOGORONLINE.COM – Penghargaan yang diterima Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor sebagai Kabupaten Informatif dari Pemprov Jabar, dinilai hanya kiasan seremoni belaka.
Pasalnya, ada tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kini antri disidang Komisi Informasi lantaran mengabaikan permohonan keterbukaan informasi publik.
Kritik pedas itu disampaikan jajaran Komite Advokasi Hukum Nasional Indonesia (KANNI) Kabupaten Bogor.
Menurut Ketua KANNI Kabupaten Bogor, Haidy Arsyad menuturkan, penghargaan tersebut kurang tepat karena ada tiga OPD di Kabupaten Bogor yang saat ini sedang disengketakan oleh KANNI Kabupaten Bogor di Komisi Informasi Jawa Barat.
Menurut Haidy, tiga OPD di Kabupaten Bogor yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) yang dirasanya belum memenuhi standar keterbukaan yang seharusnya.
“Ketiga dinas ini terlibat dalam sengketa karena dianggap tidak memberikan akses informasi yang diminta oleh masyarakat, dan beberapa permohonan informasi bahkan ditolak tanpa alasan yang jelas,” ungkapnya.
Menurut Haidy, memberikan predikat ‘Kabupaten Informatif’ kepada Bogor saat masih ada tiga OPD yang disengketakan, adalah langkah yang kurang tepat dan dapat menimbulkan persepsi publik yang salah.
“Komitmen keterbukaan informasi seharusnya dijalankan secara konsisten oleh seluruh instansi pemerintah daerah,” ujar Haidy.
Selain itu, masih kata Haidy, pemberian penghargaan tersebut dan menyatakan bahwa ketidaktransparanan yang terjadi di beberapa dinas mencerminkan perlunya evaluasi lebih lanjut terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi.
“Penghargaan ini seharusnya menjadi cerminan komitmen yang menyeluruh. Ketika masih ada dinas yang tersangkut sengketa informasi, ini menunjukkan masih adanya ruang untuk perbaikan,” tandas Haidy.
Sebelumnya, dalam rilis resmi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor berhasil mempertahankan komitmen dalam menyelenggarakan keterbukaan informasi publik, hal itu terbukti dengan raihan prestasi predikat Kabupaten/Kota Informatif secara berturut-turut setiap tahunnya.
Tahun ini Pemkab Bogor kembali meraih penghargaan keterbukaan publik dari Komisi Informasi Jawa Barat dengan predikat Kabupaten/Kota Informatif tahun 2024. Penghargaan diterima langsung oleh Pj. Bupati Bogor, Bachril Bakri yang diserahkan langsung oleh Pj. Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, bertempat di Gedung Merdeka, Kota Bandung, pada Kamis, (14/11/2024).
Pj. Bupati Bogor, Bachril Bakri menyatakan, rasa bangga karena Pemkab Bogor kembali meraih penghargaan dengan predikat Kabupaten/Kota Informatif tahun 2024.
“Saya bangga dan senang, terima kasih kepada perangkat daerah yang telah membuka dan memberikan informasi yang ada sehingga publik bisa mendapatkan informasi secara terbuka, jelas dan transparan,”
Dalam kesempatan ini Bachril Bakri menghimbau kepada seluruh Perangkat Daerah agar membuka dan ikut terlibat dalam kegiatan keterbukaan informasi publik.
“Karena keterbukaan informasi publik ini menjadi kewajiban setiap pemerintah daerah menyampaikan informasi, capaian kinerja yang telah dicapai dan dilaksanakan sehingga publik tahu apa yang sudah dikerjakan, dihasilkan oleh Pemerintah Daerah,” tegasnya.
Selanjutnya, Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin mengatakan, bagaimana masyarakat merasakan manfaat dari apa yang Pemerintah lakukan salah satunya pemenuhan informasi melalui pelaksanaan keterbukaan informasi publik.
“Selamat kepada Kabupaten/Kota atas raihan prestasi yang diraih, terus lakukan yang terbaik agar apa yang dilakukan bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” katanya.
Kemudian, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, Ijang Faisal menerangkan, bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2024 menjadi provinsi pertama dan utama indeks keterbukaan informasi publik menjadi terbaik pertama se-Indonesia, ini tentunya tidak terlepas dari upaya keterbukaan informasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Barat.
“Terima kasih kepada seluruh pimpinan badan publik yang telah berpartisipasi dan berkomitmen dalam keterbukaan informasi publik, sehingga informasi publik lebih berkualitas dan memberikan mendorong pembangunan negara dan terwujudnya masyarakat yang sejahtera,” imbuhnya.
