BOGOR, Bogoronline.com — Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat sekaligus Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bogor, Doni Maradona Hutabarat, berkomitmen mengawal ketat penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) tahun 2026 di wilayah Kabupaten Bogor. Bersama Anggota DPR RI Adian Napitupulu, Doni memastikan bantuan pendidikan dari Pemerintah Pusat ini menyasar 30.000 siswa di Kabupaten Bogor tanpa ada potongan sepeser pun.
Langkah konkret ini ditunjukkan Doni dengan turun langsung ke lapangan guna memfasilitasi para orang tua siswa penerima manfaat dengan pihak perbankan guna mempercepat proses aktivasi rekening di sekolah-sekolah di SDN Lanbau 1, Kecamatan Citereup, Kabupaten Bogor.
Mempermudah Rakyat Lewat Sistem ‘Jemput Bola’
Penyaluran PIP tahun 2026 ini menargetkan 30.000 kuota yang menyasar baik penerima lama maupun siswa yang baru pertama kali terdaftar. Guna mengantisipasi kendala teknis dan birokrasi, Doni mengambil inisiatif proaktif dengan menghadirkan langsung pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) ke sekolah-sekolah yang dikunjunginya.
“Hari ini kami memfasilitasi para penerima PIP dengan pihak bank langsung di sekolah. Jika orang tua harus datang sendiri ke bank, kuota pelayanan harian terbatas hanya untuk beberapa orang karena ada nasabah umum lain. Kasihan orang tua siswa, harus habis ongkos dan waktu bolak-balik kalau kehabisan tiket antrean,” ujar Doni Maradona Hutabarat saat ditemui usai acara.
Melalui sistem “jemput bola” ini, ratusan siswa baru—seperti di salah satu sekolah yang mencatat 270 penerima baru—dapat langsung menyelesaikan proses aktivasi rekening secara kolektif, tertib, dan cepat tanpa perlu meninggalkan lingkungan sekolah.
Peringatan Keras Bagi Oknum Pemotong Anggaran
Doni menegaskan bahwa seluruh bantuan yang bersumber dari uang rakyat melalui pajak harus kembali utuh 100 persen ke tangan rakyat untuk sektor kesejahteraan pendidikan. Ia memberikan peringatan keras kepada pihak sekolah, oknum dinas, maupun tim internalnya sendiri agar tidak melakukan pungutan liar (pungli).
“Penerima baik yang sudah pernah dapat sebelumnya, bahkan maupun yang baru dapat, kita pastikan program ini tepat sasaran dan tidak ada pemotongan Rp1 pun di bawah. Makanya kita perlu awasi bersama,” tegas Doni.
Ia juga sempat menegur keras oknum kepala sekolah pemerintah yang dinilai arogan dan sempat mencoba menolak kehadiran program serta fasilitas perbankan ini di sekolahnya. Menurut Doni, pejabat sekolah negeri dibiayai oleh negara dan bertugas untuk melayani masyarakat, bukan malah mempersulit hak siswa.
Buka Posko Aduan Lewat Media Sosial
Untuk memaksimalkan pengawasan di lapangan, Doni tidak menetapkan target kunjungan yang kaku, melainkan akan terus berkeliling ke wilayah-wilayah yang bisa dijangkau guna memastikan program berjalan mulus tanpa kendala.
Masyarakat Kabupaten Bogor juga diminta aktif melaporkan jika menemukan ada indikasi pemotongan dana PIP yang diperkirakan cair dua bulan pasca-aktivasi rekening baru ini. Doni membuka pintu komunikasi dan aduan publik secara langsung tanpa perantara melalui akun media sosial pribadinya.
“Kami buka posko aduan. Kalau ada yang melakukan pemotongan, ya kita minta untuk dilaporkan. Silakan cari nama saya, Doni Maradona Hutabarat, di Instagram, TikTok, atau Facebook. Kirim pesan langsung (Direct Message). Jika ada oknum, bahkan dari tim saya sendiri yang berani memotong, saya pastikan akan langsung dipecat dan diproses hukum ke penjara,” pungkasnya.
