Bogor, Bogoronline.com – Abdul Rosyid, anggota Komisi III DPRD Kota Bogor, mendesak agar layanan transportasi publik BISKITA tetap beroperasi demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Pernyataan ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat yang digelar oleh Komisi II dan III DPRD Kota Bogor bersama Dinas Perhubungan (Dishub), Perumda Jasa Transportasi (PDJT), dan operator BISKITA, menyusul keputusan penghentian sementara layanan mulai 1 Januari 2025.
Penghentian layanan ini mengacu pada surat dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan yang memerintahkan evaluasi menyeluruh terhadap operasional BISKITA. Meski demikian, BPTJ memastikan layanan ini akan dilanjutkan setelah proses evaluasi rampung.
Desakan DPRD untuk Kejelasan dan Solusi
Dalam rapat tersebut, Abdul Rosyid bersama anggota DPRD lainnya meminta beberapa langkah konkret untuk menangani situasi ini:
1. Dishub diminta menyampaikan laporan resmi terkait penghentian layanan agar masyarakat memahami alasan yang mendasarinya. Jangan membuat keputusan sepihak tanpa berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, khususnya anggota dewan.
2. DPRD meminta agar pernyataan Pj. Walikota tentang BISKITA yang membingungkan publik segera dicabut.
3. Dishub diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan BPTJ guna memastikan kapan layanan ini dapat kembali beroperasi.
4. Meminta adanya penambahan armada angkutan sementara untuk mengakomodasi kebutuhan transportasi warga selama proses evaluasi berlangsung.
Abdul Rosyid menegaskan bahwa penghentian layanan ini berisiko menimbulkan kemunduran dalam pembangunan sistem transportasi modern di Kota Bogor. Selain itu, kebijakan ini dikhawatirkan melemahkan kebiasaan masyarakat dalam memanfaatkan transportasi umum.
“Kita sudah membangun budaya menggunakan transportasi publik yang baik, jangan sampai ini terhenti dan masyarakat kembali mengandalkan kendaraan pribadi. Ini bukan hanya soal fasilitas, tetapi juga soal keberlanjutan dan kebiasaan,” ujar Abdul Rosyid dalam pernyataannya.
Ia juga menambahkan bahwa pihaknya akan terus mengawal proses ini agar masyarakat tidak dirugikan dan layanan transportasi publik dapat segera diaktifkan kembali.
