BOGORONLINE.com – Deputi Bidang Percepatan Fasilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan bersama para Tenaga Ahli Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Republik Indonesia (BP- Taskin) melakukan kunjungan kerja (Kungker) ke Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur.
Dalam Kungker yang dihadiri Bupati Jember, Sekda dan OPD lainnya, merupakan inisiatif awal dari BP- Taskin dalam menjalin pendekatan strategis dengan Pemerintah Daerah. Tujuannya adalah untuk memastikan sinergi dan keselarasan dalam pelaksanaan program, sesuai dengan Peta Jalan atau Rencana Induk (Rinduk) BP Taskin yang telah disusun sebagai panduan nasional dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan.
Deputi Bidang Percepatan Fasilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan Dr.Zaidirina, S.E., M.Si didampingi Tenaga Ahli Profesional dalam pertemuan menyampaikan tentang perlindungan sosial, pengembangan Model Program Makan Bergizi Gratis (MBG) BP Taskin hingga kolaborasi program Pemerintah Daerah agar sejalan dan selaras dengan program percepatan pengentasan kemiskinan.
“Target BP Taskin memastikan semua berjalan selaras antara Pusat dan Daerah baik RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) dan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) juga Rancangan Induk (Rinduk BP Taskin) sebagai peta jalan,” ujar Dr. Zaidirina, kepada media belum lama ini.
Dr Zaidirina yang pada kesempatan didampingi Tenaga Ahli BP Taskin yakni Fahmi Alamsyah, Mochammad Ramadhan dan Indra Maulana juga melakukan monitoring dan evaluasi secara detail juga mendalam bersama Kepala Dinas Sosial untuk keterkaitan data yang digunakan.
“Sampai saat ini dalam menjalankan program-program bantuan sosial. Dinas Sosial mereka akan mensosialisasikan kepada para Kepala Desa bersama PMD serta pendamping PKH hingga penerima manfaat bantuan sosial dan langsung melihat kondisi rumah dan kehidupan dari Keluarga Penerima Manfaat,” kata Dr Zaidirina.
“Hasilnya nanti akan kita laporkan hasil-hasil penemuan dilapangan yang nantinya akan dijalankan bersama antara pusat dan daerah sesuai arahan Pak Presiden untuk kemiskinan ekstrem tahun 2026 harus diangkat 0%,” Lanjut Dr Zaidirina menambahkan. (*)
