Oleh: A. Rahman
Akhir pekan ini, berita memilukan kembali datang. Satu orang demonstran tewas terlindas mobil aparat, satu orang lagi dirawat karena luka-luka. Ketika berita ini menyebar, publik dibuat geram. Nalar publik seakan macet mendapati fakta bahwa seorang warga negara terbunuh oleh kendaraan yang dibiayai dari pajaknya sendiri. Atas kejadian itu, pihak kepolisian telah menetapkan tujuh orang tersangka dan menjamin transparansi dalam kasus ini.
Peristiwa rakyat yang terbunuh oleh aparat negara memang memilukan. Namun lebih memilukan lagi ketika sebagian rakyat yang lain, yang haknya sedang diperjuangkan itu, justru mengecilkan makna demonstrasi. Mereka menilai unjuk rasa saat ini tak murni, rawan ditunggangi kepentingan. Mereka lebih memilih diam, menunggu pemerintah memperjuangkan nasibnya.
Kita selalu diajarkan bahwa demokrasi adalah suara rakyat, bahwa Pancasila dan Undang-Undang menjamin kebebasan berpendapat. Mengemukakan pendapat dimuka umum, lewat jalur demonstrasi atau apapun sah. Tapi bagaimana jika suara itu digunakan untuk membungkam perjuangan? Bagaimana jika orang yang sedang diperjuangkan haknya, merasa bahwa mereka yang di jalan itu tak mewakili siapa-siapa? Wajarkah di tengah demonstrasi yang memanas, terdapat anggapan bahwa demostrasi itu “kerusuhan”, “tidak bermoral”, “tidak berguna”, atau “hanya kepentingan golongan tertentu saja”?
Karl Marx menyebut fenomena ini sebagai false consciousness, yaitu suatu kondisi ketika kelas pekerja gagal menyadari posisi mereka yang tertindas dalam sistem kapitalis. Mereka terbiasa dengan nilai-nilai atau pandangan dari penguasa, lalu menganggapnya sebagai kebenaran universal. Akibatnya, mereka menolak segala bentuk perjuangan, dan menganggapnya sarat dengan kepentingan belaka.
Sementara itu, Pierre Bourdieu, mengenalkan konsep symbolic violence. Konsep ini menerangkan bahwa dominasi yang halus, cenderung tak tampak, lebih sering diterima secara sukarela oleh korban. Kekerasan ini bekerja lewat bahasa, norma, pendidikan dan istitusi budaya. Sehingga lambat laun membuat sesuatu yang salah menjadi tampak wajar. Rakyat tidak merasa tertindas, karena mereka telah diyakinkan bahwa keadaan mereka hasil dari “kemampuan” atau “nasib” mereka. Dalam demonstrasi, symbolic violence dapat terlihat dari pendapat, “pemerintah tahu yang terbaik”, “aksi demo cuma merusak fasilitas publik”, dan yang terburuk, “demonstrasi itu dibayar”.
Kedua teori ini mengingatkan kita pada Boxer dalam Animal Farm. Boxer digambarkan sebagai kuda pekerja yang tangguh. Ia bekerja siang malam di peternakan demi cita-cita kesetaraan. Ia patuh kepada para Babi, dan mempercayainya. Kepercayaan buta yang membuat ia lebih memilih diam terhadap setiap kejahatan mereka. Hingga ketika ia lemah dan tak berguna, para babi itu menjanjikannya perawatan, tapi ternyata secara diam-diam menjualnya ke tukang jagal.
Boxer adalah gambaran kita yang masih terdiam ketika kesalahan menyelimuti negeri ini. Memilih diam dan mempercayakan semuanya kepada pada pemimpin yang telah dipilih, meski kebijakannya jelas merugikan. Pengkhianatan terbesar bukan datang dari penguasa yang memegang tahta, tapi dari kita yang terus memilih diam, patuh, dan percaya, sembari menyebut pahlawan yang sedang memperjuangkan hak kita sebagai gangguan. Dan pada akhirnya demokrasi bukan mati karena senjata api, tapi pengkerdilan dari saudara sebangsa sendiri.
