BOGORONLINE.com – Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, memaparkan evaluasi program kerja serta capaian pembangunan tahun anggaran 2026 dalam kegiatan media gathering, Rabu (15/4/2026). Sejumlah isu strategis menjadi prioritas, mulai dari penguatan ekonomi, kesehatan, hingga penanganan bencana hidrometeorologi dan penataan batas wilayah.
Lurah Cimahpar, Arief Hidayat, mengatakan pihaknya tengah memprioritaskan solusi konkret atas persoalan banjir lintasan dan potensi tanah longsor yang kerap terjadi di wilayah tersebut. Selain itu, penegasan batas wilayah dengan Kabupaten Bogor, khususnya Desa Sukaraja, juga terus dikoordinasikan secara intensif.
“Untuk fokus tahun 2026 sekarang ini, kami fokus mencari solusi bagaimana menangani banjir lintasan dan longsor yang ada di wilayah. Termasuk penataan batas wilayah di sisi utara yang berbatasan langsung dengan Desa Sukaraja,” ungkap Arief.
Di sektor kesehatan, Kelurahan Cimahpar mencatat penurunan angka stunting. Berdasarkan data terbaru, jumlah kasus berkurang dari 35 menjadi 34 anak. Penurunan ini disebut sebagai hasil sinergi program Pemerintah Kota Bogor melalui inisiatif “Penting Luhur”.
Arief menjelaskan, pihaknya terus menggencarkan intervensi gizi melalui kerja sama lintas sektor. Bantuan berupa sayuran, telur, dan makanan tambahan diberikan kepada anak-anak terdampak, disertai validasi data agar penyaluran tepat sasaran.
“Kami bekerja sama dengan pihak terkait untuk memberikan bantuan sayuran dan asupan bergizi seperti telur dan makanan tambahan bagi anak-anak stunting. Validasi data juga terus kami lakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran,” katanya.
Terkait program makan bergizi, saat ini terdapat dua dapur Satuan Pelayanan Gizi (SPG) di wilayah Cimahpar, yakni SPG 1 dan SPG 2. Fasilitas tersebut telah melayani kebutuhan sekolah, PAUD, hingga Posyandu. Meski demikian, masih terdapat warga kategori miskin (B1 dan B2) yang belum terjangkau, sehingga direncanakan pembangunan SPG ketiga.
Di sektor ekonomi, pengembangan potensi wisata kuliner menjadi salah satu fokus utama. Sentra pembuatan ketupat di wilayah Bojong, RW 04, didorong menjadi ikon wisata kuliner lokal guna menggerakkan perekonomian masyarakat.
Menurut Arief, pengembangan sektor tersebut harus didukung dengan peningkatan infrastruktur dasar, seperti pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT), drainase untuk mitigasi banjir, perbaikan jalan, serta pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU).
“Kebutuhan masyarakat yang mendasar tetap kami kawal, mulai dari pembangunan TPT, drainase untuk antisipasi banjir, perbaikan jalan, hingga pemasangan PJU,” jelasnya.
Ia menambahkan, seluruh usulan pembangunan tetap mengacu pada mekanisme birokrasi yang berlaku melalui pemerintah kota, kecamatan, dan dinas terkait. Namun demikian, peluang dukungan dari pemerintah pusat tetap terbuka untuk program berskala besar.
“Semua prosedur kita arahkan ke kota dulu melalui kecamatan dan dinas terkait. Jika ada kebutuhan yang mendesak dan membutuhkan bantuan pusat, biarlah pimpinan di tingkat kota yang menjembatani kami ke tingkat nasional,” pungkasnya.
