bogorOnline.com-KEMANG
Kenapa aparat hijau harus takut jika kebenaran akan menemukan jalannya soal film Pesta Babi pada malam 19 Mei 2026. Pengurus Komisariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia( PK PMII UNUSIA).
Ketua Komisariat PK PMII UNUSIA Arin Sa’yyin Afifah mengatakan, kegiatan nonton bareng film Pesta Babi yang dilanjutkan dengan diskusi Mahasiswa sebagai bagian dari tradisi intelektual kampus. Kegiatan ini bukan pesta liar, bukan provokasi, bukan pula aktivitas yang melanggar hukum. Adalah ruang diskusi akademik yang dibangun atas dasar kebebasan berpikir, hak berekspresi, dan semangat literasi kritis mahasiswa. Ironisnya, kegiatan tersebut justru dipaksa berhenti oleh sejumlah pihak yang datang dengan nada intimidatif tanpa mampu memberikan argumentasi yang benar-benar rasional.
Pertanyaan masih ia menjelaskan, hingga saat ini belum terjawab sederhana, sebenarnya apa yang begitu ditakuti dari film ini?. Jika memang film tersebut dianggap bermasalah, maka tunjukkan letak masalahnya secara objektif dan akademis. Jangan hanya datang membawa larangan, tekanan, dan klaim sepihak tanpa dasar yang jelas. Lebih aneh lagi, pihak yang datang menghentikan kegiatan pada awalnya juga mengakui bahwa film tersebut tidak mengandung unsur SARA, tidak memprovokasi kebencian, dan tidak melanggar aturan hukum.
“Lalu dasar pembubarannya apa?,” tegasnya.
Masih Arin menambahkan, alsan yang diberikan adalah karena lokasi pemutaran dianggap terlalu terbuka dan dapat terlihat publik sehingga dinilai mengganggu kenyamanan masyarakat. Namun ketika panitia menawarkan solusi dengan memindahkan kegiatan ke area parkiran kampus yang lebih tertutup dan privat, penolakan tetap dilakukan. Artinya persoalannya bukan lagi tentang lokasi, bukan tentang teknis, dan bukan pula tentang ketertiban umum. Maka wajar apabila muncul dugaan bahwa ada ketakutan tertentu terhadap substansi diskusi yang dibangun dalam forum tersebut.
Paling disayangkan adalah cara penghentian dilakukan seolah mahasiswa tidak layak mendapatkan penjelasan yang masuk akal. Padahal bahkan seorang anak kecil ketika dilarang melakukan sesuatu masih diberikan alasan. Namun dalam peristiwa ini, mahasiswa justru dipaksa tunduk pada larangan tanpa argumentasi yang jelas. Ini bukan hanya bentuk pembungkaman terhadap ruang diskusi, tetapi juga cerminan buruk cara menghadapi kritik dan perbedaan pandangan di lingkungan yang seharusnya menjunjung tinggi nilai akademik.
“Jika sebuah film yang bahkan telah diakui tidak melanggar aturan saja masih dianggap berbahaya untuk ditonton dan didiskusikan, maka publik berhak bertanya. Apa sebenarnya yang sedang disembunyikan?. Mengapa ada kepanikan berlebihan terhadap sebuah forum mahasiswa. Mengapa ruang dialog justru direspons dengan tekanan?.Ketakutan yang terlalu berlebihan terhadap diskusi sering kali justru menunjukkan bahwa ada sesuatu yang tidak siap dipertanggungjawabkan secara terbuka,” lantangnya.(rul)
