Bogor – Anggota MPR RI Fraksi Partai Gerindra, Marlyn Maisarah, melaksanakan kegiatan Aspirasi Masyarakat atau ASMAS MPR RI di Pendopo 45 Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin 22 Juni 2026.
Kegiatan tersebut mengangkat tema Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Daerah sebagai bagian dari upaya menghimpun masukan masyarakat terkait kebutuhan pembangunan yang lebih adil, merata, dan tepat sasaran.
Kegiatan ASMAS MPR RI ini menjadi ruang dialog langsung antara wakil rakyat, narasumber, dan masyarakat.
Melalui forum tersebut, masyarakat diberi kesempatan untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dirasakan di lapangan, mulai dari kebutuhan infrastruktur dasar, peningkatan pelayanan publik, penguatan ekonomi lokal, dukungan terhadap UMKM, hingga pentingnya pemerataan pembangunan di wilayah desa dan daerah pinggiran.
Marlyn Maisarah menegaskan bahwa penyerapan aspirasi masyarakat merupakan bagian penting dari tugas anggota MPR RI dalam mendengar, menghimpun, dan menyuarakan kebutuhan rakyat. Menurutnya, pembangunan daerah harus benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, bukan hanya berhenti pada program administratif atau laporan kegiatan.
“Pembangunan daerah harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jalan yang baik, pelayanan publik yang mudah dijangkau, ekonomi lokal yang tumbuh, serta fasilitas dasar yang memadai adalah bagian dari upaya menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat,” kata Marlyn.
Marlyn juga menekankan bahwa percepatan pembangunan tidak boleh hanya terpusat di wilayah perkotaan atau daerah yang sudah maju.
“Pembangunan harus menjangkau desa, wilayah pinggiran, serta kawasan yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap infrastruktur, pendidikan, kesehatan, air bersih, dan peluang ekonomi,” kata dia.
Kegiatan ASMAS MPR RI ini turut menghadirkan narasumber Roni Alfiansyah Ritonga, SE. ME. Dalam pemaparannya, Roni menyampaikan bahwa percepatan dan pemerataan pembangunan daerah membutuhkan kerja sama yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat.
“Pembangunan tidak dapat berjalan efektif apabila setiap level pemerintahan berjalan sendiri-sendiri. Diperlukan sinkronisasi program, data yang akurat, anggaran yang tepat sasaran, serta pengawasan yang baik agar pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan warga,” jelas dia.
Roni juga menyoroti pentingnya tata kelola pembangunan yang efisien dan akuntabel. Anggaran pembangunan harus digunakan untuk program yang berdampak langsung kepada masyarakat, seperti perbaikan jalan, drainase, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, penguatan ekonomi desa, serta pemberdayaan UMKM.
Ia menegaskan bahwa otonomi daerah tetap penting, tetapi harus berjalan searah dengan tujuan nasional. Pemerintah pusat memiliki peran dalam menjaga arah besar pembangunan, sementara daerah memiliki peran penting karena paling memahami kondisi masyarakat di lapangan. Dengan sinergi tersebut, pembangunan daerah dapat berjalan lebih cepat, lebih terarah, dan lebih merata.
Dalam forum tersebut, sejumlah aspirasi masyarakat mengemuka. Salah satu yang paling banyak disampaikan adalah kebutuhan percepatan pembangunan infrastruktur dasar. Masyarakat berharap adanya perhatian lebih terhadap jalan lingkungan, jalan desa, jembatan, drainase, penerangan jalan umum, sarana air bersih, serta fasilitas umum yang masih belum memadai.
Warga menilai bahwa infrastruktur dasar sangat berpengaruh terhadap aktivitas sehari-hari. Jalan yang rusak dapat menghambat masyarakat untuk bekerja, berdagang, membawa hasil pertanian, mengakses sekolah, maupun mendapatkan layanan kesehatan. Sementara drainase yang buruk dapat menimbulkan genangan dan banjir yang berdampak pada kenyamanan, kesehatan, dan keselamatan warga.
Selain infrastruktur, masyarakat juga menyampaikan pentingnya pemerataan akses pelayanan publik. Layanan pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, transportasi, dan bantuan sosial diharapkan dapat menjangkau seluruh masyarakat, termasuk warga di desa, wilayah pinggiran, lansia, penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, dan kelompok masyarakat kurang mampu.
Di bidang ekonomi, masyarakat berharap adanya dukungan yang lebih kuat terhadap potensi lokal. UMKM, pertanian, peternakan, perdagangan, pariwisata, ekonomi kreatif, koperasi, dan produk desa dinilai perlu mendapat perhatian melalui pelatihan, bantuan modal produktif, pendampingan usaha, digitalisasi pemasaran, serta perluasan akses pasar.
Kegiatan ASMAS MPR RI juga diisi dengan sesi tanya jawab dan dialog bersama masyarakat. Dalam sesi tersebut, peserta menyampaikan berbagai pertanyaan dan masukan mengenai persoalan pembangunan di wilayah masing-masing.
Beberapa warga menyoroti perlunya penanganan jalan rusak dan drainase yang belum memadai. Mereka berharap agar pembangunan infrastruktur tidak hanya difokuskan pada wilayah utama, tetapi juga menyentuh jalan lingkungan dan kawasan permukiman yang menjadi akses utama masyarakat.
Peserta lain menyampaikan aspirasi terkait pelayanan publik yang perlu dibuat lebih mudah dan cepat. Masyarakat berharap agar layanan kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan, serta bantuan sosial dapat lebih dekat dengan warga dan tidak menyulitkan kelompok masyarakat yang tinggal jauh dari pusat pelayanan.
Dalam sesi dialog tersebut, masyarakat juga menyampaikan pentingnya pemberdayaan ekonomi lokal. Warga berharap agar program pembangunan tidak hanya berbentuk pembangunan fisik, tetapi juga membuka peluang kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, memperkuat UMKM, serta mendukung produk lokal agar mampu bersaing.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Marlyn Maisarah menyampaikan bahwa aspirasi masyarakat akan menjadi catatan penting untuk diperjuangkan melalui mekanisme kelembagaan yang tersedia.
“Suara masyarakat harus menjadi bahan pertimbangan dalam mendorong kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berpihak kepada rakyat,” kata Marlyn.
Melalui kegiatan ASMAS MPR RI ini, Marlyn Maisarah menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari banyaknya program atau besarnya anggaran. Ukuran yang paling penting adalah sejauh mana pembangunan tersebut benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.
Pembangunan yang baik harus mampu menyelesaikan persoalan nyata warga.
“Jalan yang dibangun harus memperlancar mobilitas. Drainase yang diperbaiki harus mengurangi banjir. Program ekonomi harus meningkatkan pendapatan masyarakat. Fasilitas publik harus memperbaiki kualitas pelayanan. Sementara tata kelola anggaran harus dijalankan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari pemborosan,” papar Marlyn.
Marlyn juga menegaskan bahwa pembangunan daerah harus tetap berpijak pada nilai Pancasila, terutama sila kelima, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Artinya, pembangunan harus berpihak kepada seluruh rakyat, termasuk masyarakat kecil, kelompok rentan, wilayah tertinggal, dan daerah yang masih membutuhkan perhatian lebih besar.
Kegiatan ASMAS MPR RI di Kabupaten Bogor ini diharapkan dapat menjadi sarana penting untuk memperkuat hubungan antara wakil rakyat dan masyarakat. Aspirasi yang dihimpun tidak hanya menjadi catatan kegiatan, tetapi juga menjadi bahan penting dalam mendorong arah pembangunan daerah yang lebih cepat, merata, adil, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan rakyat.
Pada akhirnya, percepatan dan pemerataan pembangunan daerah membutuhkan komitmen bersama. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, wakil rakyat, dan masyarakat perlu berjalan seiring agar pembangunan tidak hanya menjadi agenda pemerintah, tetapi menjadi gerakan bersama untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
