BogorOnline.com, BANDUNG- Pemerintah Provinsi Jawa Barat menerima sembilan juta unit aset dari 27 pemerintah kota/kabupaten, seiring diberlakukannya UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (29/9).
Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar mengungkapkan, aset yang diserahkan dari kabupaten/kota ke pemprov ini diantaranya pada bidang pendidikan, perhubungan, kehutanan, ketenagakerjaan, kelautan dan perikanan, serta energi dan sumber daya mineral dengan total nilai mencapai Rp 5,1 triliun.
Pemprov juga, kata Deddy menerima limpahan 28.382 personel untuk mengelola aset-aset yang berlaku efektif mulai 2017 mendatang. Dan saat ini tengah dilakukan verifikasi data terhadap aset-aset itu.
“Senua aset yang diserahterimakan ini, verifikasi datanya belum selesai. Perlu divalidasi ulang. Barangnya ada atau tidak. Kan ini hanya data yang dilaporkan,” katanya usai penandatanganan serah terima itu.
Dia berharap, proses validasi bisa selesai tepat waktu, sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah pusat, yakni 30 Desember 2016.
“Seluruh dokumen, validasi, verifikasi harus sudah selesai semuanya. Karena kan efektif semuanya 2017,” ujarnya.
Langkah optimalisasi yang akan dilakukan pemrprov, seperti pada bidang pendidikan, SMA/SMK, yakni menghadirkan pelayanan yang lebih baik ke masyarakat. “Guru ditambah TPP-nya, bertahap. Kemudian sarana seperti sekolah-sekolahnya, kita juga akan buat sekolah baru,” katanya.
Untuk bidang pertambangan, perizinan yang beralih ke provinsi harus disikapi dengan menyiapkan sarana dan prasarana agar prosesnya bisa lebih mudah. “Kita perlu personel lebih banyak. Pelayanan harus cepat. Karena enggak bisa sekedar berkas, harus dilihat langsung di lokasi. Berapa hari idealnya agar bisa keluar. Kalau tak ada masalah, cepat. Kalau ada masalah pasti lama. Ini perlu personel yang banyak, karena kan se-Jawa Barat,” bebernya.
Disinggung akan bertambahnya beban anggaran yang ditanggung pemprov sebagai dampak alih kelola ini, Deddy mengiyakannya. Sebagai contoh, pihaknya harus menganggarkan gaji untuk 28.382 personel baru tersebut yang berubah status menjadi pegawai pemprov.
Pada sisi lain, aset-aset yang diserahkan ke pemprov ini hanya beberapa saja yang berpotensi menghasilkan pendapatan. “Saya kira sedikitlah (yang menghasilkan pendapatan), tapi urusannya yang banyak,” katanya.
Namun, hal ini bukan menjadi persoalan selama bertujuan meningkatkan pelayanan ke masyarakat. Terlebih, lanjutnya, pemprov akan memperoleh bantuan dari pemerintah pusat seperti dana alokasi umum.
“Ya enggak apa-apa. Ini kan dibagi-bagi, jadi kabupaten lebih ringan, jadi pelayanan kabupaten bisa lebih berdaya. Berat bisa sama-sama kita gendong, untuk kepentingan masyarakat juga semuanya,” katanya. (Cex/net)
