BOGORONLINE.com – Rangkaian kegiatan Pekan Hak Asasi Manusia (HAM) Kota Bogor kelima dilangsungkan di Harkat Farm House, Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, pada Jumat (9/12/2022).
Diketahui rangkaian kegiatan itu dilaksanakan di seluruh kecamatan di Kota Bogor. Sebelumnya sudah dilaksanakan di Kecamatan Bogor Timur, Bogor Barat, Tanah Sareal, dan Bogor Selatan.
Pada setiap pekan HAM yang dilaksanakan di setiap kecamatan juga diisi dengan diskusi publik. Di Bogor Utara ini, sesi diskusi yang diangkat tema “Pemenuhan Hak Atas Pangan”.
Hadir narasumber Kabid DKPP Kota Bogor Soni Gumilar, Ketua Dewan Ekonomi Solidaritas Asia (ASEC) Eri Trinurini dan Kepala Pusat Studi Bencana LPPM IPB Doni Yusri. Acara ini diikuti para kelompok tani, PKK, LPM, Karang Taruna dan berbagai elemen masyarakat lain di wilayah Bogor Utara.
Camat Bogor Utara, Riki Robiansyah mengatakan menyampaikan, Pekan HAM Kota Bogor yang dilaksanakan di Bogor Utara dengan diskusi publik mengangkat tema “Pemenuhan Hak Atas Pangan”.
“Di Bogor Utara mengusung tema Pemenuhan Hak Atas Pangan. Jadi bicara HAM bukan masalah perbedaan saja atau bukan juga masalah kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki, tapi termasuk pemenuhan hak atas pangan itu pun termasuk suatu hak asasi manusia juga,” kata Camat.
Dalam diskusi itu, selain menghadirkan narasumber di bidangnya, juga mengundang Kelompok Wanita Tani (KWT), Kelompok Tani Dewasa (KTD), termasuk tokoh masyarakat.
Camat berharap para peserta mendapatkan wawasan baru untuk membangun ketahanan pangan dengan memanfaatkan pekarangan di rumahnya menjadi lahan pertanian.
Disamping itu, mereka juga dapat memanfaatkan lahan-lahan kosong di wilayahnya untuk dijadikan lahan produktif pertanian ke depannya.
“Dari itu kita menghadirkan tiga narasumber yang mudah-mudahan bisa menggugah para peserta untuk membangun ketahanan pangan,” ujarnya.
Ia menyebut bidang pertanian yang bisa dikembangkan seperti komoditas sayur-sayuran, yaitu bayam, kangkung, tomat, cabai dan sebagainya. Budidaya yang dilakukan inipun dapat dipadukan dengan teknik yang tidak memerlukan lahan yang luas, seperti tambulampot.
“Dari dinas juga akan ada bantuan benih-benih untuk bisa ditanam di kebun-kebun, seperti Harkat Farm, pekarangan-pekarangan rumah yang skala kecil,” imbuhnya.
Berkaitan dengan keterbatasan lahan yang disuarakan beberapa peserta, Riki mengatakan, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) kota Bogor sekarang tengah fokus terhadap pemanfaatan lahan-lahan fasos fasum untuk bidang pertanian.
“Iya tadi disampaikan juga TPID sedang fokus pemanfaatan fasos fasum milik pemerintah kota yang bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk penanaman sayuran-sayuran,” ujarnya.
Rencananya, penanaman benih cabai dan sebagainya akan dilaksanakan secara serentak pada 20 Desember nanti. “Dan kita sekarang pun sedang mendata fasos fasum yang ada,” pungkas Riki.
Sebelumnya, Ketua Pelaksana Pekan HAM, Marse Hendra Saputra mengatakan, sesuai dengan tema besar Pekan HAM Kota Bogor untuk menunjukan bahwa, HAM itu tidak hanya eksklusif milik pemerintah, namun juga inklusif untuk dimiliki dan menjadi tanggung jawab bersama.
Marse berharap dengan sesi diskusi dan talkshow ini bisa membuat sebuah solusi terobosan atau kerangka acuan dalam pemajuan HAM di Kota Bogor sesuai aturan yang ada dan indikator-indikator pemenuhan HAM. (Hrs)
