Cibinong – Harapan Unih, wanita berusia 40 tahun, yang menderita penyakit kaki gajah atau dalam bahasa kedokterannya disebut filiariasis, untuk kembali pulih seperti semula sulit direalisasikan. Lantaran penyakit yang diderita warga Kampung Setu RT 03/05, Desa Leuwinutug, Kecamatan Citeureup, sudah terlanjur parah.
“Penyakit kaki gajah yang diderita Ibu Unih itu statusnya sudah parah, dan kakinya tak bisa dikembalikan seperti semula,” kata Kepala Dinas Kesehatan, dr. Camalia Wilayat Sumaryana, kepada wartawan, Rabu (31/08).
Camalia mengatakan, Unih menderita penyakit kaki gajah sejak tahun 2014 lalu. Dinas Kesehatan dari awal sudah melakukan penanganan dengan membantu Unih berobat ke RSUD Cibinong dan RS. Fatmawati, Jakarta.
“Pengobatan Bu Unih semuanya gratis, karena beliau sudah memegang Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan BPJS, petugas Puskesmas pun rutin melakukan pemantauan terhadap kondisi Unih dan rutin menyambangi rumahnya,” ujarnya.
Langkah ini kata Camalia dilakukan, agar kondisi kesehatan Unih tetap stabil dan tidak diperberat atau terserang penyakit lainnya. “Penyakit ini sebenarnya bisa dicegah, bila warga membiasakan diri hidup bersih dan sehat,” pintanya.
Kesigapan petugas Puskesmas Citeureup menangani Unih mendapatkan apresiasi dari Komisi IV DPRD. “Memang benar sih, kondisi penyakit Ibu Unih sudah parah, kita saja tidak melihat kondisinya, kendati hanya melalui photo, yang meski kakinya tak bisa kembali seperti semula, minimal penyakitnya bisa sembuhkan lah,” kata Anggota Komisi IV Habib Agil Alatas, kepada Jurnal Bogor.
Sementara itu, Rumiah, kerabat Unih mengungkapkan, keluarga bukannya tak mau membawa Unih berobat ke rumah sakit, namun masalah keluarga tak memiliki banyak uang untuk biaya transportasi dan lain-lainnya. “Kalau untuk biaya pengobatan semua gratis, yang kami tak sanggup biaya lain-lainnya,” ungkapnya.
Terkait masalah itu, Habib Agil Alatas pun ikut menyesalkannya, masalah itu muncul, lantaran Pemerintah Kabupaten Bogor tidak mengalokasikan anggaran untuk membantu biaya diluar pengobatan.
“Sebenarnya sih bisa, Kabupaten Bogor menganggarkannya, namun sampai sekarang belum ada niat dari para petingginya, ini dibuktikan dengan kecilnya anggaran untuk membantu para penyandang masalah sosial dan orang tak mampu di mana hanya diberi jatah Rp 3.000/hari,” ujarnya.
Ironisnya, kata Habib Agil, disisi lain, Pemerintah Kabupaten Bogor justru banyak mengalokasikan anggaran untuk pembangunan gedung-gedung pemerintahan. “Ada beberapa gedung pemerintahan yang direhab, diantaranya kantor Bappeda dan DPKBD, yang menghabiskan anggaran hingga puluhan miliar rupiah, padahal kondisinya masih layak huni,” pungkasnya. (Zahra)
