RSUD Kota Bogor Tolak Pasien Gakin Dan BPJS

Kota Bogor – bogoronline.com

Adanya warga Kota Bogor yang meninggal karena ditolak oleh RSUD Kota Bogor ketika akan mendapatkan pelayanan kesehatan, Berbuntut panjang. Komisi D DPRD Kota Bogor akan melakukan langkah langkah kongkrit menyikapi adanya warga kota Bogor yang mendapat penolakan dari rumah sakit-rumah sakit yang ada di Kota Bogor, terutama dari RSUD Kota Bogor.

Anggota Komisi D DPRD Kota Bogor, Najamudin mengatakan, langkah tegas yang akan diambil oleh Komisi D dengan adanya peristiwa pasien warga Kota Bogor ditolak oleh RSUD adalah, Komisi D akan segera memanggil jajaran direksi RSUD, mereka harus bertanggung jawab atas kejadian tersebut.

“Haram hukumnya RSUD menolak pasien warga kota Bogor, apalagi pasien Gakin dan pemilik BPJS. Dengan alasan apapun, pasien harus tetap dilayani dan diberikan kesempatan untuk  mendapatkan pelayanan kesehatan,” tegasnya, Pada Rabu (02/03/16). Menurut Najamudin, berdasarkan laporan dari masyarakat dan  ini yang kesekian kalinya bahwa pelayanan di RSUD itu memang tidak berpihak kepada masyarakat tidak mampu, baik Gakin atau pemilk BPJS.

 

Jadi semua system di RSUD harus dibenahi secara menyeluruh, dan tidak boleh ada lagi penolakan terhadap pasien di RSUD.Dalam menyikapi masalah ini, Dirut RSUD harus bertanggung jawab penuh dengan kejadian-kejadian yang dilaporkan oleh masyarakat, dan kita akan segera melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke RSUD dalam waktu dekat ini.“Kita akan melakukan evaluasi secara keseluruhan, dan dihadirkan RSUD ini untuk menyelesaikan masalah utama, yaitu haram RSUD ini menolak pasien yang kurang mampu, jadi semua pasien harus ditangai terlebnih dahulu, apalagi pasien itu memilikii kartu BPJS,” jelasnya. Kejadian penolakan terhadap pasien, harus menjadi perhatian seluruh rumah sakit yang ada di Kota Bogor. saat ini ada 13 rumah sakit yang ada di Kota Bogor, dan semuanya tetap tidak boleh melakukan penolakan pasien, bahkan siapapun yang berobat harus dilayani maksimal.

 

Sampai saat ini, sejumlah rumah sakit juga masih ada yang belum bekerjasama dengan BPJS, dan mereka itu seharusnya berani mengikuti konsekwensi dan berjiwa social apabila membuka usaha komersialnya di Kota Bogor. “Ketika ada masyarakat gakin ditolak rumah sakit dan meninggal, maka harus menjadi evaluasi total terhadap rumah sakit tersebut. Kedepannya, Komisi D menginginkan adanya system baru yang diterapkan oleh rumah sakit, terutaam system transparansi ruangan dan bed disetiap kelasnya, jangan sampai disebutkan tidak ada ruangan, padahal didalam ruangannya masih banyak yang kosong. Warga juga harus berani dan jangan takut melaporkan apabila ada rumah sakit yang melakukan hal seperti itu,” tandasnya.

 

Sebelumnya, salah satu warga bernama Udin Syahrudin (47), warga yang juga Ketua RT 06/08 Kampung Kedunghalang Talang, Kelurahan Kedunghalang, Kecamatan Bogor Utara, yang diduga terkena serangan jantung akhirnya meninggal dunia di Rumah Sakit Islam Bogor, Senin (29/02), setelah sebelumnya ditolak tiga rumah sakit (RS). Parahnya, salah satu RS yang sempat menolak untuk merawat Udin adalah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor, yang notabene dibiayai oleh uang rakyat Kota Bogor.

Kepada media, Istri almarhum, Tenny (42), menuturkan, sekitar pukul 1.00 WIB dinihari, suaminya merasakan sesak nafas dan lemas. Dirinya lantas membawa sang suami ke Unit Gawat Darurat RSUD Kota Bogor, namun dokter tidak segera mengambil tindakan penyelamatan malah mengarahkan dia agar segera membawa Udin ke rumah sakit lain. Almarhum suaminya, kata dia sebetulnya tidak memiliki riwayat penyakit jantung. Bahkan, beberapa jam sebelum dibawa ke RS Mulia di Jalan Pajajaran, sempat dirawat satu hari di RS Family Medical Centre, Jalan Raya Bogor-Jakarta, Sukaraja, Kabupaten Bogor.

“Dokter sudah mempersilakan pulang. Satu hari kemudian kambuh lagi, dadanya tiba-tiba sesak,” terang Tenny.(bunai)