Tanah Bakal Pembangunan Apartemen Bojonggede Masih Sengketa

Bojonggede – bogoronline.com – Rencana pembangunan apartemen di Kampung Glonggong, Desa Kedung Waringin, Kecamatan Bojonggede, tampaknya bakal menemui kendala. Pasalnya pihak kecamatan, meminta pengembang menuntaskan pembayaran lahan milik warga.

“Kalau pengembang mau melanjutkan proses pembangunan, tolong selesaikan dulu masalah tanahnya, karena dari total luas lima hektar, ada sebagian belum dibebaskan atau dibayar,” tegas Sekretaris Kecamatan Bojonggede Farid Ma’ruf, kepada Jurnal Bogor, Rabu (30/03).

Menurut Farid, kendati pengembang mengklaim lahan seluas lima hektaran lebih itu sudah tak ada masalah, dengan alasan sudah dibebaskan. Namun faktanya, warga masih memegang bukti kepemilikan tanahnya, baik itu berupa sertifikat maupun girik. “Logikanya kan begini, ketika tanah sudah dibebaskan, tak mungkin warga sertifikat maupun girik masih ada ditangan warga,” ungkapnya.

Kepala Desa Kedung Waringin  Seokarno, sebelumnya mengatakan, pemerintah desa tak pernah melarang investor berinvestasi di wilayahnya. “Kita terbuka kepada semua investor, tapi dengan catatan pengembang menyelesaikan dulu masalah pembayaran tanah kepada warga,”katanya.

Selain tanah yang belum dibayar, rencana pembangunan apartemen pertama di Bojonggede itu ditolak warga RW 11, Desa Waringin Jaya.  “Warga menolak pembangunan apartemen, karena khawatir akan menyebabkan banjir, pasalnya lokasi yang dijadikan apartemen itu merupakan daerah resapan air,” jelas Zentoni, Direktur Eksekutif LBH Bogor, kuasa hukum warga Perumahan Waringin Jaya, dalam keterangannya kepada Jurnal Bogor.

Zentoni pun mengancam akan membawa masalah ini keranah hukum, jika Pemerintah Kabupaten Bogor, mengeluarkan IMB untuk pendirian apartemen. “Kita dapat informasi, pengembang telah mengajukan izin analisis dampak lingkungan (Amdal) ke Badan Lingkungan Hidup (BLH).

Bila mereka tetap menerbitkan izin amdal, kita akan membawanya ke PTUN Bandung,” tegasnya
Kepala BLH Rony Sukmana membenarkan, pengembang telah mengajukan permohonan izin amdal, namun belum diproses. “Kita sudah minta pengembang untuk mensosialisasikan dulu kewarga, karena tanpa adanya persetujuan warga, permohonan amdal tak bisa diproses,” tandasnya. (zah)