by

Akibat ada Uji Materi Perda No 7/2007 Pembentukan Pansel Dihambat

Cibinong – Upaya segelintir orang dari internal PDAM Tirta Kahuripan, yang mengajukan uji materil terhadap pasal 4 dan 5 Perda Nomor 07 tahun 2007 tentang organ dan struktur kepegawaian PDAM, membuat persiapan pembentukan panitia seleksi terhambat.

“Seharusnya, tiga bulan sebelum jabatan direksi lama berakhir, Pemerintah Kabupaten Bogor, sebagai pemilik perusahaan telah membentuk panitia seleksi (pansel) yang bertugas menyaring dan memilih calon direksi baru,” kata Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Arman Jaya, kepada wartawan Selasa (05/04).

Meski demikian Arman menjamin pansel akan dibentuk, setelah ada putusan Mahkamah Agung, terkait apakah uji materi atau judicial review pasal 4 dan 5 Perda Nomor 07 tahun 2007 dikabulkan atau sebaliknya ditolak. “Akibat lainnya, pembahasan revisi rancangan peraturan bupati (Raperbup) teknis pengisian direksi PDAM tidak bisa kencang, karena harus menunggu putusan MA,” ujarnya.

Ketika ditanya langkah apa yang akan dilakukan, jika uji materi terhadap pasal 4 dan 5 itu dikabulkan, Arman mengatakan, secara otomatis, dalam raperbub yang saat ini tengah dibahas, putusan MA itu harus dimasukan.

“Tapi tetap saja ada masalah, karena pencabutan pasal 4 dan 5 dari Perda Nomor 07 tahun 2007 bertentangan dengan aturan yang ada diatasnya yakni Permendagri Nomor 02 tahun 2007,” ungkapnya.

Sebagaimana diketahui dalam Permendagri Nomor 02 tahun 2007, batasan usia maksimal yakni 55 tahun bagi calon dari internal diatur dalam pasal 3 ayat 2, sedangkan
larangan calon direksi PDAM memiliki hubungan Bupati/Wakil Bupati, direksi dan dewan pengawas hingga derajat ketiga, termasuk didalamnya adik ipar dan menantu aturannya ada di pasal 4 huruf f.

Ketua Komisi II Ketua Komisi II DPRD Yuyud Wahyudin menegaskan, uji materi atau judicial review terhadap Perda Nomor 07 tahun 2007 kurang tepat. “Kalau memang ingin menggugat aturan yang dianggap merugikan seseorang, jangan perda, tapi aturan yang diatasnya, karena perda yang dibuat harus ada payung hukum diatasnya,” tegas Politisi PPP ini. (zah)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed