Buat Kontrak dengan Pembeli, Untuk Cegah Kerugian Petani Dituntut Profesional

Dramaga – bogoronline.com – Para petani diminta menerapkan manajemen professional dengan membuat kontrak kerjasama dengan pembeli. Langkah ini diperlukan untuk mencegah kerugian, akibat merosotnya harga jual.
“Para petani sering merugi, karena mereka tidak membuat kontrak kerjasama dengan pembeli, akibatnya harga bisa dimainkan mengikuti pasar,” kata Direktur Kajian Strategis dan Kebijakan Pertanian Institut Pertanian Bogor (KSKP IPB), Dodik Ridho Nurrochmat, Kamis (07/04).
Dodik memastikan, jumlah petani yang menerapkan sistem kontrak penjualan dengan pembelinya jumlahnya masih minim, karena penjualan produk pertanian langsung kepasar, akibatnya keuntungan petani digantung pada mekanisme pasar. “Nah yang menjadi masalah, ketika harga anjlok, petani pun ikut menanggung kerugian,” ujarnya.

Menurut Dodik, jika menjalin kontrak dengan pembeli, khususnya kalangan industri makanan, harga akan tetap selama masa kontrak berlaku, keuntungan tidak akan terganggung, meski harga anjlok.

“Apalagi biaya produksi dalam dunia pertanian sebenarnya kan relatif bisa diperhitungkan. Yang penting ada selisih tapi keuntungan bisa jangka panjang, dan yang penting selamat saat harga di pasaran turun,” jelasnya.

Jamiludin Sugito, alumni IPB mengatakan, kalangan industri makanan kerap kesulitas mendaparkan bahan baku. Pria yang turut mengembangkan perusahaan makanan ringan berbahan ubi di Kabupaten Bogor ini mengaku, setiap bulannya membutuhkan bahan baku ubi jalar ungu, ubi jalar merah, dan ubi belitung sampai ratusan ton.

Jamiludin setuju dengan banyaknya petani yang menjalin kontrak dengan industri makanan, akan sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak. Selama ini, kata Jamiludin, perusahaannya mengambil bahan baku dari Jawa Timur, sementara produknya 95 persen dipasarkan di mancanegara.

“Padahal berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik), Jawa Barat itu punya 26.635 hektar lahan ubi jalar. Kabupaten Bogor memiliki 3.105 hektar dan menjadi urutan ketiga di Jawa Barat,” ungkapnya.

Tisna Prasetyo, dari Agribusiness Development Station (ADS) IPB mengakui, komitmen merupakan faktor kendala yang paling sering muncul. Dia mencontohkan sebelum 2015 ADS IPB memiliki hampir 300 petani binaan yang terikat kontrak kerjasama dengan mereka.
Namun saat ini, setelah diseleksi ulang berdasarkan kinerja, hanya 80 petani yang bertahan. Hasil panen dari para petani binaan tersebut didistribusikan ke 42 supermarket di kawasan Jakarta dan sekitarnya.

“ADS IPB itu sejenis pusat pelayanan, konsultasi, dan pembinaan bagi para petani. Jadi jika ada petani yang butuh pendampingan, termasuk terkait kontrak penjualan, bisa datangi kami,” katanya. (zah)