Komisi A DPRD Kota Bogor, Sidak Hunian Elit Sailendra

Kota Bogor – bogoronline.com
Terkait ramainya kabar tentang hunian elit Sailendra yang belum lengkap perizinannya. Menjadi sorotan komisi A DPRD Kota Bogor. Hari ini Komisi A melakukan inspeksi mendadak (sidak) Untuk mengetahui langsung kepastian kabar tersebut.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Bogor Jenal Mutaqin mengatakan, sebelumnya Komisi A telah membaca dokumen keseluruhan dari sesama komisi, terkait Intellectual Property Rights (IPR), Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) sampai proses Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
“Sesuai tupoksi, yang kami soroti adalah, sejauh mana bangunan ini memenuhi kewajibaannya dalam Koosifien Dasar bangunan (KDB), sesuai Perda nomor 8 tahun 2011 adalah 50 persen untuk KDB dan 50 persen untuk dibangun,” kata Jenal kepada wartawan, Pada Kamis (14/4/16).
Jenal melanjutkan, eksisting yang kami lihat dilapangan, Memang ini satu percontohan hunian yang belum pernah ada di Kota Bogor yakni membuat roof garden di atas jalan.
“Untuk memenuhi KDB mereka dalam hal ini managemen sailendra yang membuat roof garden sebagai ruang terbuka hijau (rth) dengan asumsi mengacu Permen PU nomor 5 tahun 2008, yang menyatakan boleh menyediakan RTH diatas bangunan, bagi kawasan pertokoan kepadatan tinggi, Sedangkan disini tingkat kepadatan nya masih sedang,” Lanjutnya.
Politisi Gerindra ini menambahkan, dari kajian IPR yang dilakukan Bapeda pada Juli 2015 lalu telah menerangkan, Bahwa itu adalah kawasan penduduk kepadatan sedang bukan kawasan pertokoan kepadatan sedang.
“Disitu sudah jelas salah dan berarti melanggar, sehingga mereka mereka kembali di panggil oleh SKPD yang bersangkutan. Dan akhirnya mengorbankan lahan untuk 4 unit bangunan yang akan dijadikan RTH,” jelasnya.
Manager Public Relation and marketing Ira Mesra Destiawati membenarkan hal tersebut, Menurutnya dari awal proses pembangunan perumahan ini konsepnya double decker, yakni memiliki taman di atas jalan sebagai fasilitas penunjang bagi penghuni.
“Ada 28 unit, Dengan harga per unitnya mulai dari Rp.1,5 M. Karena ini lokasinya di atas jalan bukan diatas bangunan, namun ternyata itu kategorinya termasuk RTH private,” katanya
Ira menambahkan, sebelum penandatanganan IMB, pihaknya dipanggil Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bogor, dan menyatakan bahwa konsep tersebut belum ada regulasinya dan menyarankan untuk lapor ke Wasbangkim.
“Dari luas lahan keseluruhan 5.127 meter persegi, kami persiapkan seluas 480 meter persegi untuk memenuhi KDB, dan dari hasil kajian Wasbangkim ini sudah cukup,” pungkasnya.(bunai)