Cibinong-bogoronline.com-Dengan telah terjadi tingginya angka Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) tahun 2015 yang mencapai 1,3 triliyun, membuat puluhan sekretariat gabungan dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) se-Kabupaten Bogor menjadi angkat bicara dan minta penjelasan kepada Bupati dan anggota DPRD.
Hal itu dikatakan oleh Koordinator LSM Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK), M Sinwan kepada di sekitar perkantoran Pemkab Bogor di Cibinong, Selasa (26/4) siang.
“Sangat prihatin LKPJ di Pemkab Bogor masih saja tinggi. Kami dari 52 LSM meminta audensi tentang tingginya angka SiLPA tahun 2015 yang dilaporkan Bupati Bogor mencapai 1,3 triliun,” kata Sinwan.
Bupati Bogor Nurhayanti dan anggota DPRD, kata dia, sudah sangat lah gagal dalam melaksanakan tugas di Bumi Tegar Beriman. Sebab, tolak ukur berhasil tidaknya suatu pemerintahan dalam menjalankan amanah rakyat juga dilihat dari angka penyerapan anggaran tahun berjalan.
“Bupati sudah tidak becus dan harus mengevaluasi SKPD yang ada. Intinya Pemkab Bogor harus menganti SKPD yang tidak sanggup melaksanakan tugas. Dalam audensi ini, kami meminta Bupati harus menghadirkan anggota dewan dan para SKPD, agar aspirasi kami dapat ditanggapi dengan serius,” kesalnya.
Menurut Sinwan, dengan adanya koalisi kerahmatan harus dijalankan kembali secepatnya, agar Bupati Bogor Nurhayanti dapat mempunyai pendamping.
“Usulan kami ini mengacu dengan undang-undang yang ada di Indonesia. Kami juga sangat menyesalkan kenapa dewan mempelajari LKPJ dengan melakukan studi banding ke surabaya. Menurut kami juga sudah tak masuk akal dan pemborosan uang rakyat. Sekali lagi, jika audensi kami ditolak, maka kami tidak akan segan-segan melaporkan permasalahan ini sampai kemeja hijau,” tukasnya. (adi)
