Akibat Marak Bangunan, Ruang Terbuka Hijau (RTH) Tersisa 23 Titik

Cibinong – bogoronline.com – Pesatnya pembangunan infrastruktur di Kecamatan Cibinong, disatu sisi menjadikan wilayah pimpinan Camat Bambang Widodo Tawekal ini maju, beberapa daerah yang tadinya berupa hutan bambu, sekarang ini telah disulap menjadi kawasan pemukiman, bisnis dan industri.

Namun sayangnya, akibat lemahnya pengawasan dan gencarnya penerbitan izin alih fungsi lahan, dan banyaknya bangunan yang melakukan pelanggaran penggunaan ruang dan membangun tanpa memperhatikan aspek lingkungan, perlahan tapi pasti, ruang-ruang terbuka hijau di Ibu Kota Kabupaten Bogor ini makin menyempit.

“Di Kecamatan Cibinong ini RTH tersisa tinggal 23 titik, diantaranya Komplek Pemerintahan Kabupaten Bogor, Komplek LIPI dan areal sekitar Stadion Pakansari,” kata Kepala Dinas Tata Ruang dan Pertanahan, Joko Pitoyo, kepada wartawan ditemui usai menggelar rapat dengan Komisi I DPRD Rabu (15/06).

Menurut Joko, untuk mencegah RTH di Cibinong, makin menyempit, akibat maraknya pembangunan gedung, pihaknya telah mengajukan usulan kepada Bupati, untuk mengeluarkan Perbup, yang tentunya disertai sanksi berat, kepada pemilik bangunan yang melanggar KDB.

“Sanksi itu bisa berupa pembekuan izin bagi bangunan yang difungsikan untuk industry atau usaha. Ini sangat diperlukan, agar jumlah RTH yang sudah sempit tak makin menyempit,” tegasnya.

Ketua Komisi I DPRD mendukung rencana Dinas Tata Ruang dan Pertanahan yang meminta Bupati Nurhayanti mengeluarkan Perbup, yang pasal-pasalnya berisikan sanksi tegas kepada para pemilik bangunan yang melanggar KDB. “Perbup itu bagian dari upaya menjaga dan mempertahankan RTH di Kecamatan Cibinong,” katanya.

Kukuh membenarkan, di Kabupaten Bogor ini banyak bangunan yang melanggar ketentuan KDB. “Jika dihitung-hitung persentasenya bisa mencapai 80 persen. “Yang terparah di Cibinong dan kawasan Puncak,” ungkap politisi Gerinda ini.

Direktur Eksekutif Walhi Jabar, Dadan Ramdan mengungkapkan, kawasan Puncak sudah kritis, karena hampir 60 persennya sudah beralihfungsi. “Seharusnya kawasan konservasi di Puncak itu mencapai 80 persen, artinya yang diperbolehkan ada bangunannya hanya 20 persen saja,” tegasnya. (zah)

Comments




Leave a Reply

Your email address will not be published.