Banyak Pemdes Kesulitan Bikin LPJ Penggunaan DD, Kades Minta Pendamping tak Hanya di Kecamatan

Bojong Gede – Seluruh kepala desa di Kecamatan Bojong Gede meminta Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal memperbanyak jumlah sarjana pendamping desa, pasalnya yang ada sekarang hanya ditempatkan di tingkat kecamatan, padahal masih banyak pemerintah desa yang kesulitan membuat laporan pertanggung jawaban (LPJ) penggunaan dana desa atau DD.
“Dana desa yang dikucurkan langsung ke desa itu kan perlu diaudit penggunaannya. Nah yang menjadi masalah, sampai sekarang masih banyak pemerintah desa yang kesulitan membuat LPJ,  makanya keberadaan sarjana pendamping sangat dibutuhkan,” kata Ketua Paguyuban Kepala Desa se – Kecamatan Bojong Gede, Abdul Azis Anwar, kepada Bogoronline, Senin (06/06).
Azis mengatakan, DD yang diteriman pemerintah desa ini disatu sisi dapat mempercepat pembangunan di desa, namun disisi lain, bila penggunaannya acak-acak, tentunya akan berakibat fatal.
“Penggunaan dana desa ini kan perlu dikontrol, hal ini penting demi keselamatan kepala desa itu sendiri, sehingga keberadaan sarjana pendamping di desa sangat dibutuhkan,” ungkapnya.
Tenaga Ahli Pelayanan Sosial Dasar Kabupaten Bogor, Anjas Andikha Barus mengatakan, keberadaan sarjana pendamping desa saat ini baru ada kecamatan, hal ini disebabkan terbatasnya anggaran APBN untuk merekrut lebih banyak pendamping.
“Pendamping desa itu bertugas membantu para kepala desa dalam menyusul LPJ dan menjadi penghubungan kepentingan desa dengan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal,” katanya.
Agar penggunaan dana desa lebih transparan dan dapat dipertanggung jawabkan, Anjas meminta masyarakat aktif membantu melakukan pengawasan. “Ya sebelum semua desa didampingi seorang sarjana, untuk sementara kami minta masyarakat ikut berperan mengawasi semua penggunaan anggaran DD yang dikucurkan,” tegasnya.  ( Wan/Zah)

Comments




Leave a Reply

Your email address will not be published.