Dipanggil Jadi Saksi Kasus Gugatan Perdata Pasar Parung, Pejabat Pemkab Pilih Absen

Cibinong – Kasus Pasar Parung kini makin rumit, selain soal empat buku sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dengan total luas sekitar 50 ribu meter persegi, yang masih ditangan pihak ketiga dijadikan jaminan hutang, yang belum kembali. Persoalan baru kini munculnya dengan adanya gugatan perdata yang diajukan Mansyur Abdullah, Bos Sigma Grup.

“Saya menggugat Pemerintah Kabupaten Bogor, karena sebagai pemilik puluhan kios di Pasar Parung merasa dirugikan dengan adanya kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan PT. Lestari Indah Raya Persada (LIRP),” katanya, Kamis (16/06).

Mantan bos kontruksi di era tahun 1900 an ini yakin, gugatannya yang kini dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Cibinong akan dimenangkan majelis hakim. “Fakta atau bukti yang saya miliki sangat kuat. Itulah yang menjadi dasar, kenapa saya yakin akan menang, apalagi kuasa hukum Pemkab Bogor tak bisa membuktikan dalil-dalil yang diajukan,” ujarnya.

Mansyur pada kesempatan itu, menyesalkan sikap para petinggi di Pemerintahan Kabupaten Bogor yang memilih absen untuk menjadi saksi di persidangan. “Padahal para pejabat yang dijadikan saksi itu, secara resmi dipanggil oleh majelis hakim, seharusnya mereka hadir, untuk menghormati lembaga peradilan,” katanya.

Direktur Eksekutif  Center For Budget Analysis (CBA) Ucok Sky Khadafi menegaskan, kasus Pasar Parung itu sudah memenuhi unsur tindak pidana korupsi berjamaan, aparat penegak hukuk harus berani membongkarnya dan kasus tersebut dipastikan melibatkan banyak pihak.

“Selain pengembang (swasta), pihak dari unsur Pemerintah Kabupaten Bogor sudah pasti ada yang terlibat, karena tak mungkin buku sertifikat bisa berpindah tangan kepihak swasta, tanpa peran aparat,” ungkapnya.

Mantan Ketua Komisi A DPRD periode 1999-2004 Karyawan Faturachman mengatakan, perjanjian kerja sama pembangunan Pasar Parung antara Pemkab Bogor dengan PT. LIRP dari awal sudah tidak benar.

“Ada beberapa syarat yang wajib dipenuhi PT. LIRP seperti penyedian modal sebesar 30 persen dari total invstasi senilai Rp 268 miliar dan kewajiban menyerahkan uang sebesar Rp 13 miliar atau 5 persen sebagai bank garansi tidak dipenuhi,” ungkapnya.

Menurut Karyawan, kerja sama dengan PT. LIRP tidak dilandasi dengan itikad baik, sebagaimana diatur dalam Pasar 1368 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. “Setiap perjanjian harus dilandasi itikad baik, apalagi untuk investasi yang nilai mencapai ratusan miliar rupiah,” tegasnya. (zah)

Comments




Leave a Reply

Your email address will not be published.