by

Soal Galian Pipa Gas di Jalan Pahlawan, BPMPTSP Ogah Disalahkan

Cibinong – Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) enggan disalahkan, terkait rusaknya trotoar di Jalan Raya Pahlawan, Kecamatan Citeureup.

Kendati mengeluarkan izin pemanfaatan daerah milik jalan, namun izin yang diterbitkan itu mengacu pada kajian teknis Dinas Bina Marga dan Pengairan.

“BPMPTSP tak mungkin mengeluarkan izin, bila tidak ada hasil kajian dari dinas teknis, dalam hal ini Dinas Bina Marga dan Pengairan,” kata Sekretaris BPMPTSP Soni Abdusyukur, Senin (15/08).

Anggota Komisi III DPRD Ade Senjaya mengatakan, meski pihak pelaksana galian memiliki kewajiban untuk mengembalikan kondisi trotoar yang dirusak seperti semula, namun dirinya minta tim teknis Dinas Bina Marga dan Pengairan ikut memantaunya.

“Kerusakan trotoar di Jalan Pahlawan itu sangat parah, dan pelaksana galian harus bertanggung jawab mengembalikannya seperti sediakala. Agar perbaikan tak terkesan asal, tim teknis dari Dinas Bina Marga dan Pengairan harus memantaunya,” tegas sekretaris Fraksi Partai Demokrat itu.

Ade mengungkapkan, penggalian tanah di daerah milik jalan, tak hanya harus memiliki izin saja, tapi juga wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal). “Yang namanya kegiatan dibahu jalan, pasti akan menimbulkan dampak negatif, yang paling nyata kemacetan lalu lintas, karena badan jalan menjadi sempit,” ujarnya.

Selain harus dilengkapi Amdal, kata Ade, pelaksana juga diwajibkan menyetor uang jaminan perbaikan jalan berikut sarana pendukung lainnya yang ada di jalan. “Nah untuk masalah ini, saya tak tahu, disimpan di mana uang jaminan itu, apakah di dinas teknis atau di bank. Untuk lebih jelasnya bisa ditanyakan langsung ke Dinas Bina Marga dan Pengairan,” tegasnya.

Ahmad Gozali, warga Desa Karang Asem Barat mengaku, penggalian tanah untuk menanam pipa gas tersebut membuat kondisi jalanan macet, utamanya pada jam-jam sibuk.

“Selain kondisi jalan yang rusak, aktivitas penggalian tanah itu ikut andil, karena jalan mengalami penyempitan, akibat timbunan tanah di bahu jalan,” ungkapnya.

Ketua Komisi I DPRD Kukuh Sri Widodo menyesalkan, sikap BPMPTSP yang dianggapnya terlalu gampang mengeluarkan izin penggunaan atau pemanfaatan daerah milik jalan.

“Saya kebetulan tiap hari melintasi Jalan Pahlawan dan saya melihat trotoar jalan yang dibangun rekanan Dinas Bina Marga dan Pengairan beberapa tahun lalu rusak,” tutupnya. (zahra)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed