by

Lapak PKL Puncak  Batal Dibongkar

Cibinong – bogoronline.com – Pemerintah Kabupaten Bogor, akhirnya membatalkan rencana pembongkaran lapak-lapak milik pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di bahu Jalan Raya Puncak, dari mulai Kecamatan Megamendung hingga Cisarua.

Dari informasi yang dihimpun Jurnal Bogor, pembatalan pembongkaran sekitar 500 lapak PKL, disebabkan Pemerintah Kabupaten Bogor, khawatir angka kemiskinan makin melonjak.

Pasalnya sebagian besar PKL yang berjualan di jalur menuju wisata alam Puncak itu merupakan rakyat kelas bawah, yang mengandalkan mata pencahariannya dari berjualan hasil pertanian dan makanan ringah khas wilayah Puncak.

“Untuk sementara ini, pembongkaran kita batalkan dulu, sambil menunggu tempat relokasi untuk penampungan para PKL,” kata Ketua Tim Pembongkaran Bangunan Liar di Kawasan Puncak, Dace Supriyadi, kepada wartawan Jum’at (02/08).

Saat ini, kata Dace, Pemerintah Kabupaten Bogor sedang mencari lokasi lahan untuk penampungan PKL, agar mereka tak lagi berjualan dibahu jalan. “Sebagaimana diketahui, kawasan Jalur Puncak itu sudah semerawut, makanya harus ditata, salah satunya dengan membongkar lapak PKL dan bangunan-bangunan liar yang melanggar garis sempadan jalan (GSJ),” ungkapnya.

Asisten Adminitrasi Pemerintahan Sekertariat Daerah Burhanudin menjelaskan, lahan yang akan dipakai untuk menampung PKL Puncak itu milik PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII Gunung Mas dan PT. Sumber Sari Bumi Pakuan “Lahan itu dipakai dengan sistem pinjam,” katanya.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Bogor, dua pekan lalu menggelar aksi pembongkaran sejumlah bangunan liar dan lapak-lapak PKL yang ada di Jalur Puncak. Namun sayangnya, pembongkaran itu menuai masalah, karena Satuan Polisi Pamong Praja dituding tebang pilih. “Kita bukannya tebang pilih, bangunan yang belum dibongkar itu berdiri di lahan milik pribadi,” kilah Dace.

Khaidir, aktivis sosial yang tinggal di kawasan Puncak, kepada wartawan mengatakan, para PKL mengerti mereka berjualan di lokasi terlarang, namun hal itu dilakukan terpaksa, sebab mereka tak memiliki pilihan lain, untuk mencari nafkah.

“Ratusan PKL yang berjualan hasil-hasil pertanian dan makanan khas Puncak itu, golongan masyarakat bawah, kalau seandainya tempat mereka nyari nafkah dibongkar, otomatis mereka tak lagi memiliki penghasilan, alhasil upaya Pemerintah Kabupaten Bogor mengurangi angka kemiskinan bakal gagal,” ungkapnya. (Zahra)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed