SOTK Baru Pusingkan Panggede Kabupaten Bogor

CIBINONG- Amanat PP 18 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK), memusingkan seluruh elemen Pemerintahan Kabupaten Bogor. DPRD sendiri saat ini masih menggelar Panitia Khusus (pansus) untuk menyiapkan Raperda SOTK baru.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Ade Munawaroh Yasin (AMY) mengungkapkan, pansus telah berjalan tujuh hari dari 14 hari yang diperlukan untuk membahas draft yang SOTK yang diajukan Bupati Bogor Nurhayanti.

Politisi PPP itu menegaskan jika SOTK baru sedikit mengganggu pembahasan APBD 2017. Pasalnya, APBD tahun depan mesti disahkan pada akhir November, jika tak ingin kena sanksi berupa penundaan gaji selama enam bulan di tahun 2017 untuk seluruh lapisan penyelenggara Pemkab Bogor.

“Ya sedikit banyak mengganggu. Karena sekarang antara pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) 2016 dan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2017 sangat mepet,” katanya ditemui di Gedung DPRD Kabupaten Bogor, Selasa (13/9).

“Kan KUA-PPAS 2017 baru bisa dibahas setelah adanya SOTK yang baru itu. Wong KUPA saja sekarang belum dibahasa lagi, antara Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Tapi Insha Allah bisa selesai tepat waktu,” katanya.

Ia pun mengakui jika pansus SOTK takkan banyak mengganggu gugat apa yang sudah diajukan bupati tempo hari. Namun, pansus itu hanya untuk memastikan ketepatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) apa saja yang layak dilebur atau dipecah.

Sementara Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Adang Suptandar menjelaskan, pembahasan APBD Perubahan, APBD 2017 serta SOTK baru berjalan simultam dan paralel.

“Kan kalau SOTK baru masih dibahas nih. Seminggu lagi beres. Nah kalau itu sudah selesai, KUA-PPAS 2017 bisa langsung dibahas,” katanya.

Sementara APBD Perubahan sendiri belum dibahas kembali. Kabar terakhir, Pemkab Bogor mengalami defisit Rp 288 miliar. Ditambah dengan adanya penundaan dana perimbangan dari pemerintah pusat sebesar Rp 347 miliar terhitung September-Desember 2016.

Berita Terkait: Pemkab Bogor Tak Terganggu Penundaan DAU

“Belum kita bahas lagi nih. Kan kegiatan-kegiatan yang diajukan dalam APBD Perubahan itu ibaratanya masih gelondongan. Belum rinci. Mana yang akan diefisiensi pun belum kelihatan karena belum dibahas,” katanya.

“Yang pasti, kita akan lihat. Kalau kegiatan-kegiatan yang sifatnya perlu lelang kita tangguhkan dulu. Anggaran perjalan dinas pun kemungkinan akan dikurangi,” tukasnya. (cex)