Tak Diatur Dalam PP Nomor 18 Tahun 2016, BPBD dan Pemadam Kebakaran Cerai

Cibinong – Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor, kini tak masuk lagi dalam daftar Sistem Organisasi Tata Kerja (SOTK) baru. Pasalnya dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2016, tidak mengatur soal keberadaan lembaga yang menjadi turunan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Yang diatur dalam PP itu hanya soal pemadam kebakaran dan penyelamatan, makanya untuk sementara waktu ini, kami belum menentukan keberadaan BPBD ini, karena masih menunggu aturan lebih lanjut,” kata Ketua Fraksi PPP – Hanura Mochamad Romli, Senin (26/09).

Meski tak masuk dalam SOTK baru, namun Romli meminta, seluruh pegawai yang bertugas di BPBD, selain petugas pemadam kebakaran, tak perlu risau dengan masa depannya, sebab kata Romli DPRD, tak akan membubarkan BPBD, karena lembaga ini dibentukan merupakan perintah undang-undang. “Kita pastikan BPBD akan tetap berdiri sendiri, diluar pemadam dan penyelamatan, yang telah berdiri sendiri menjadi dinas,” ujarnya.

Bupati Nurhayanti memastikan, Pemerintah Kabupaten Bogor, tak mungkin menghilangkan BPBD, sebab keberadaan lembaga yang baru berusia lima tahun dan dibentuk berdasarkan Perda Nomor 02 tahun 2010 sangat dibutuhkan mengingat ada beberapa wilayah di Bumi Tegar Beriman yang masuk katagori rawan bencana alam.

“BPBD akan kita pertahankan, Kabupaten Bogor masih butuh lembaga ini, apalagi pembentukan BPBD merupakan perintah pasal 18 sampai dengan 25 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana,” tegasnya.

Ketika ditanya soal gedung baru yang kini dalam tahap pembangunan, Nurhayanti mengatakan, untuk sementara waktu gedung baru itu akan dipakai bersama antara Dinas Pemadaman Kebakaran dan BPBD. “Tak masalah, dua lembaga ini nantinya berkantor bersama,” ujarnya.

Kepala Bidang Logistik dan Kedauratan, BPBD Makmur menambahkan, dalam nomenklatur pembangunan gedung baru di Jalan Raya Tegar Beriman atas nama BPBD. “Kami kan tidak tahu, kalau nantinya BPBD akan dipecah, sebab pembangunan kantor baru direncanakan sudah lama, sebelum PP Nomor 18 tahun 2016 terbit,” katanya.

BPBD kata Makmur, tetap akan diberikan dua kendaraan pemadam kebakaran, sebab mereka juga memiliki personil yang handal dan terlatih membantu memadamkan api, saat kebakaran melanda. “Walau tahun 2017 nanti BPBD dan pemadam kebakaran akan bercerai, tapi dalam menjalankan tugas menolong dan mengevakuasi korban bencana alam akan dilakukan bersama-sama, demi kemanusian,” pungkas pria yang pernah bertugas di Timor Timur, sebelum menjadi negara Timor Leste. (Zahra)


 

Comments




Leave a Reply

Your email address will not be published.