Rapat Paripurna tak Perlu Lagi Ngungsi, Proyek Gedung DPRD Capai 98 Persen

 

Cibinong – bogoronlne.com – Rapat paripurna DPRD Kabupaten Bogor, yang hampir dua tahun lamanya menumpang di gedung serba guna II sekertariatan daerah, mulai 2017 mendatang akan diakhiri. Pasalnya renovasi ruang rapat paripurna plus ruang pimpinan DPRD yang dikerjakan PT. Proteknika Jasa Pratama, Oktober ini rampung.

“Kalau tak ada halangan, setelah renovasi ruang rapat paripurna selesai, langkah selanjutnya kami akan melengkapi sarana dan prasarana pendukung, seperti meubelair dan pendingin ruangan,” kata Sekretaris DPRD Nuradi, kepada wartawan Jum’at (07/10).

Nuradi menjelaskan, renovasi ruang rapat paripurna yang menelan anggaran Rp 16, 1 miliar sekarang ini sudah mencapai 98 persen. “Ya walau waktunya sudah habis, namun kami masih memberikan toleransi kepada pelaksana untuk menyelesaikan sisa pekerjaan sebanyak dua persen lagi,”ungkap mantan kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi itu.

Namun demikian, kata Nuradi, pelaksana akan dikenakan sanksi pinalti berupa denda keterlambatan. “Denda perharinya dari hitungan kami mencapai Rp 15 jutaan dan keputusan itu sudah disepakati pelaksana, karena aturan mainnya memang seperti itu,”tegasnya.

Direktur Utama PT. Proteknika Jasa Pratama Saud Henry P. Sibarani, ketika dikonfirmasikan mengatakan, keterlambatan pekerjaan itu disebabkan, rencana dalam gambar banyak yang tak sesuai dengan kondisi di lapangan. “Denda keterlambatan itu sudah konsekuensi, pekerjaan akan rampung sekitar tujuh harian lagi,” katanya.

Sibarani mengatakan, pekerjaan finishing atau tahap akhir tak bisa dilakukan terburu-buru, karena menyangkut estetika. “Di Proyek ini, nama perusahaan kami pertaruhkan, makanya seluruh pekerjaan dilaksanakan hati-hati, termasuk pemasangan granit untuk lantai ruang rapat paripurna dan lobi,” ujarnya.

Sibarani lebih lanjut mengatakan, karena proyek renovasi ruang rapat paripurna sudah memasuki tahap akhir, perusahaan beberapa hari lalu telah mengajukan permohonan PHO (Provisional Hand Over) atau serah terima pekerjaan kepada pengguna anggaran, dalam hal ini sekretaris DPRD. “Pokoknya kita jamin tidak ada pekerjaan yang ditinggalkan, semua klausul dalam kontrak akan kita kerjakan,”pungkasnya. (Mochamad Yusuf)