DPRD Dinilai Plin-Plan Soal Wabup Bogor

BogorOnline.com, CIBINONG- Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Politik dan Komunikasi Universitas Djuanda, Beddy Irawan menilai pengingkaran terhadap hasil rapat paripurna untuk pengusungan

nama-nama Wakil Bupati (Wabup) Bogor merupakan cerminan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor yang tidak lagi amanah dan tidak konsisten dalam menyerap aspirasi masyarakat.

“Anggota dewan sekarang sudah tidak konsisten dan menghargai lembaga yang
terhormat. Prilaku pengingkaran hasil rapat paripurna ini mencerminkan dewan yang sudah tidak lagi menghargai aturan yang telah disepakati bersama dan juga mengedepankan kepentingan rakyat. Mereka (dewan-red) sekarang ini asik dengan kepentingan masing-masing,” ujar Beddy, Kamis (3/11).

Ia mengatakan, karena DPRD ini lembaga terhormat konsistensi itu sangat penting.
Tapi dengan tidak juga adanya nama calon wabup hingga saat ini, secara politik kurang memberikan pelajaran yang baik.

“Lembaga DPRD itu ada istilahnya
terhormat toh. Kalau masih ingin dikatakan terhormat harus konsisten, apapun yang terjadi selesaikan, itu yang terbaik, jangan mengulur-ulur yang tidak jelas,” katanya.

Ia menegaskan, jika dalam proses pengisian wabup ini saja sudah tidak mampu, bagaimana mengimplementasi sanggup amanah rakyat anggota DPRD sekarang ini.

“Kepentingan elite politiknya lebih kental dibandingkan kepentingan rakyat. Hal ini yang terjadi di legislatif,” tegasnya.

Ia menerangkan, jika memang koalisi Kerahmatan ini terbentuk atas kepentingan rakyat, maka pengisian orang nomor dua di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor ini tak akan berlarut-larut hingga 2 tahun lamanya.

“Kalau landasannya itu untuk kepentingan rakyat, perbedaan masing-masing partai itu bisa disatukan. Tapi jelas kalau kepentingan partai tetap dipertahankan, semua akan ancur-ancuran,” terangnya.

Ia menjelaskan, meskipun para anggota legislatif di Kabupaten Bogor bukan pimpinan parpol, itu bukan jadi alasan untuk pengisian wabup ini molor. “Dewan
yang duduk itu adalah kader parpol yang dipercai oleh partainya dan dipilih langsung oleh rakyat. Jadi meskipun anggota dewan tersebut bukan pimpinan parpol, tapi kalau semua itu berkiblatnya pada kepentingan rakyat pasti wabup bisa terisi,” jelasnya.

Lebih lanjut ia mengungkapkan, posisi Wabup Bogor ini cukup penting, mengingat Bupati Bogor saat ini berlatarbelakang birokrat. Nurhayanti itu butuh pendamping politisi, agar pembangunan dapat berjalan dengan maksimal. “Selain berkompeten dan memiliki pandangan yang sama dengan Nurhayanti, Wabup dari politisi juga
bisa menjembatani kepentingan pemerintah dengan DPRD,” ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor Ade Ruhandi menyatakan, Parpolnya masih menunggu undangan dari pimpinan Koalisi untuk pembahasan lebih lanjut. “Kalau partai kita kan anggota koalisi, kapanpun kalau diundang oleh PPP dan Hanura selalu siap, dan kita dari jauh hari sudah menyodorkan nama calon Wabup,” kata pria yang akrab disapa Jaro Ade ini.

Ia menambahkan, Golkar dan Demokrat sudah memberikan nama calon Wabup tersebut pada pertemuan Parpol Koalisi Kerahmatan beberapa waktu lalu. “Waktu
pertemuan di Novotel Bogor, nama calon Wabup yang diusung Golkar maupun
Demokrat sudah dikasihkan ke pak Romli. Tapi partai lain yang tergabung dalam koalisi juga harus dihormati dan partai tersebut harus mengantongi surat
rekomendasi dari DPP nya jika ingin mengusulkan nama calon,” imbuhnya.

Lebih lanjut Jaro Ade yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bogor ini
memaparkan, bahwa pandangan teman-teman pada rapat paripurna itu sudah
salah, jika Wabup harus terisi akhir Oktober ini. “Tafsir teman-teman sudah salah jika Wabup ini harus diisi akhir bulan ini, karena secara aturan Wabup masih bisa diisi jika masa jabatan Bupati Bogor masih lebih dari 18 bulan. Ibu Nurhanti sendiri akan berakhir masa akan habis 30 Desember 2018, jadi masih cukup banyak waktu,” tukasnya. (di)

Comments




Leave a Reply

Your email address will not be published.