Wapres JK Tidak Setuju UN dihapus

Bogoronline.com, Jakarta – Wacana kementrian Pendidikan Nasional untuk moratorium  ujian nasional masih menuai kontrovesi di Pemerintah sendiri. Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla salah satu pihak yang tidak setuju UN ditiadakan. Menurut JK, perlu ada standar nasional untuk menilai pencapaian pendidikan.

“suatu negara apa pun butuh standar. Kalau tidak ada standar bagaimana mengetahui kita sudah sampai di mana?” kata JK di kantor Wapres, kepada wartawan, di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (28/11/2016).

Menurut JK, dengan pelaksanaan ujian maka akan diketahui standar pendidikan nasional. “Dulu sejarahnya ujian nasional itu orang lulus dengan angka 3,5 jangan lupa. Kita setiap tahun naik setengah, setengah supaya mencapai standar nasional,” terangnya.

Dengan mengetahui angka-angka tersebut, tambah JK, akan menjadi ukuran bagi daerah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan  memperbaiki fasilitasnya. “daerah melakuka perbaikan fasilitasnya  supaya jangan banyak yang tidak lulus. Kalau tidak ada standarnya bagaimana memperbaikinya? Kan gitu terbalik cara berpikir kan?,” sambungnya.

JK secara tegas tidak sependapat jika pelaksanaan UN harus menunggu kualitas pendidikan merata di seluruh Indonesia. Menurut dia, cara berpikir seperti itu merupakan  logika yang terbalik.

“Loh? Bagaimana mau baik kalau tidak ada standarnya. Kalau tidak ada standar itu bagaimana caranya membikin (peningkatan), walaupun diperbaiki lapangan tapi tidak ada standar yang mau dicapai, bagaimana?” papar JK.

JK menyebut ujian nasional dilaksanakan agar seluruh siswa di nusantara mencapai standar nasional dan kemampuan yang sama. “Kalau sekarang masih angka 5,5. Ujian juga masih mudah,” sebutnya.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy memastikan pemerintah akan menghapuskan sementara ujian nasional terhitung sejak tahun 2017. Ia mengaku, keputusan itu sudah mendapatkan persetujuan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Saya sudah dipanggil Pak Presiden, sebelum jumatan tadi saya dipanggil. Prinsipnya beliau sudah menyetujui, tinggal menunggu inpres,” kata Muhadjir dalam siaran pers yang diterima Tribunnews, di Jakarta Jumat (25/11/2016).

Meski dihapus kata Mendikbud tetap akan ada ujian akhir bagi siswa yang dilakukan oleh pemerintah setempat. Sistem desentralisasi ujian akhir ini jauh lebih baik menurut Muhadjir.

Pelaksanaan ujian akhir bagi siswa SMA-SMK dan sederajatnya diserahkan ke pemerintah provinsi. Untuk level SMP dan SD sederajatnya diserahkan ke pemerintah kabupaten/kota.

“Pelaksanaannya tetap standard nasional. Badan Standardisasi Nasional akan mengawal, mengontrol, mengendalikan prosesnya. Jadi tidak ada lagi itu supply-supply soal ke daerah dikawal polisi,” tandasnya (ful/net)

 

Comments