CIBINONG- Kabupaten Bogor tidak siap menggelar Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Dari total 61.218 siswa SMP, hanya 15.939 diantaranya yang bisa mengikuti UNBK di 144 SMP.
Kepala Dinas Pendisikan Kabupaten Bogor, TB Luthfie Syam, menjelaskan, pada era Mendikbud Anies Baswedan, UNBK bisa dilakukan sebanyak dua gelombang, terdiri dari 3 shift. Namun, kebijakan itu berubah menjadi satu gelombang.
“Kalau masih tiga shift, yang bisa ikut UNBK sekitar 50 persen. Nah, yang saat ini terjadi jarak sekolah itu kan jauh-jauh. Meski sudah dilakukan share resource dengan SMA/K,” kata Luthfie, Senin (13/2).
Persoalan lainnya, kata dia, adalah kemampuan anak dalam adaptasi dalam UNBK. Maka itu, mereka yang tidak mengikuti UNBK, tetap mengikuti ujian secara regular.
“Tapi perlu diingat, 26 persen ini, populasinya berapa banyak. Karena 26 persen buat Kabupaten Bogor itu hampir sama 100 persen buat sebuah kota. Populasi yang ikut UN kita 60 ribu lebih, yang bisa ikut UNBK diatas 15 ribu,” tukasnya.
Luthfie juga mengungkapkan, sebagai syarat lulus sekolah, ditentuman dari tiga ujian, yakni ujian sekolah, UNBK dan ujian sekolah berbasis nasional.
“Nah, jika anak-anak tidak bisa UNBK, bagaimana? APBD sudah rampung. Kami akan coba menyuarakan ini ke Kemendagri dan Mendikbud. Kalau ada surat dari Kemendagri, kawan-kawan kita di anggaran siap membantu. Harapannya, akan lebih banyak lagi sekolah yang ikut UNBK,” pungkasnya. (cex)
