Pertahankan WTP, Pemkab Bogor Rangkul BPKP

CIBINONG- Pemerintah Kabupaten Bogor kembali menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menuju good governmet. Terutama, dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam penggunaan APBD 2016.

Kepala BPKP Wilayah Jawa Barat, Dedi Suwardini menjelaskan, Pemkab Bogor dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2015 lalu telah memenuhi standar berbasis akrual.

“Semu hak dan kewajiban Pemkab Bogor sudah disajikan dan memadai. Kami (BPKP) juga mengapresiasi. Nah, dalam kerjasama kali ini, akan diukur tingkat kematangan Pemkab Bogor. Tujuannya mempertahankan opini WTP dari BPK,” kata Dedi di Pendopo Bupati Bogor, Cibinong, Rabu (8/2).

Dedi juga menegaskan, kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang baru dirotasi, agar tidak lepas tangan dengan apa yang telah dikerjakannya sepanjang 2016 lalu.

“Jika sekarang sudah pindah ke tempat baru, mereka tetap harus menyelesaikan laporan tahun lalu saat masih sebagai pengguna anggaran,” tukas Dedi.

Pengamanan aset daerah juga penting. Menurutnya, paradigma soal aset itu justru bukan menghabiskan anggaran. Tapi berkontribusi ke Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Lewat pemanfaatan aset. Tapi tetap sesuai dengan aturan jadi jangan cuma menghabiskan anggaran saja,” cetusnya.

Lewat kerjasama ini, Bupati Bogor, Nurhayanti pun meminta komitmen para kepala SKPD dalam mempertahankan WTP. “Ya ini kan kerjasama yang diperbaharui. Sebelumnya sudah juga kerjasama pada 2012 lalu. Maka itu, saya minta komitmen para kepala SKPD dalam mempertahankan opini WTP dari BPK RI,” kata Yanti. (cex)

Comments




Leave a Reply

Your email address will not be published.