CIBINONG- Peningkatan Kesejahteraan Sosial menjadi poin utama Pemerintah Kabupaten Bogor dalam rencana pembangunan 2018 mendatang. Salah satu yang akan digenjot pemerintah daerah adalah pengentasan penduduk miskin di Bumi Tegar Beriman.
Data yang diperoleh bogorOnline.com, Kabupaten Bogor menduduki posisi 10 dari 27 kota/kabupaten se-Jawa Barat hingga 2016 lalu, dengan 8,92%dari jumlah penduduk 5,5 juta jiwa.
“Tema untuk pembangunan 2018 memang meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Tata Kelola Pemerintahan, tapi untuk kesejahteraan sosialnya, tetap infrastruktur akan ditingkatkan. Karena untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tidak bisa tanpa dibarengi pembangunan infrastruktur,” kata Bupati Bogor Nurhayanti, usai Musrenbang RKPD 2018 di Gedung Tegar Beriman, Cibinong, Kamis (2/3).
Jumlah 8,92 persen masyarakat miskin di Kabupaten Bogor, memang masih dibawah rata-rata nasional (11,13%) dan Provinsi Jawa Barat (9,57%). Namun, jumlah itu, masih lebih tinggi daripada penduduk miskin di Kabupaten Bandung yang mencapai 8 %.
Salah satu wilayah yang akan digenjot IPM-nya, yakni Kecamatan Sukamakmur, yang menduduki posisi 40 dari 40 kecamatan di Kabupaten Bogor dengan IPM 51,51.
“Memang betul. Maka dari itu, tema Peningkatan Kesejahteraan Sosial, masih akan berkaitan dengan infrastruktur untuk meningkatkan aksesibilitas daerah itu juga,” tegas Yanti.
Usulan Infrastruktur Tertinggi
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) Kabupaten Bogor, Syarifah Sofiah mengungkapkan, usulan Musrenbang Kecamatan, didominasi oleh usulan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang mencapai biaya Rp 112,7 miliar. Disusul dengan persiapan Porda Jawa Barat 2018 sebesar Rp 68,3 miliar.
“Dari situ, akan kami pilah lagi, mana wilayah yang perlu didorong pembangunan infrastrukturnya. Karena usulan yang masuk lebih banyak infrastruktur, maka akan kami sinkronkan dengan tema yang diusung,” tukas Syarifah.
Untuk mengentaskan kemiskinan, kata Ifah, Pemkab Bogor menargetkan di kisaran 7-5% pada 2018. “Itu target kita. Karena ada perubahan perhitungan di BPS, kami harus menyesuaikan target pengentasan dari awalnya 5%. Karena pada 2014, kemiskinan kita ada di 8,04 persen. Dengan perhitungan baru, justru malah naik,” kata Ifah. (cex)
