Mahasiswa Tuntut Kadis PUPR Dicopot Dari Jabatannya

Bogor – bogorOnline.com

Kinerja Dinas PUPR Kota Bogor terus menjadi sorotan dan perhatian. Sejumlah mahasiswa yang tergabung kedalam HMI MPO Cabang Bogor menggelar aksi demo di depan pintu Balaikota dan Kejari Kota Bogor, Jum’at (28/7/17).

Aksi unjukrasa dilakukan menyangkut kinerja Dinas PUPR dan belum maksimalnya pembangunan pembangunan di Kota Bogor yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR. Selain itu, mandeknya paket paket proyek di Dinas PUPR, telah mengindikasikan bahwa Kepala Dinas PUPR tidak mampu bekerja.

“Sampai saat ini belum ada pembangunan yang menonjol dilakukan oleh Dinas PUPR, padahal ini sudah melewati pertengahan tahun, tapi Dinas PUPR diam saja. Paket paket proyek di Dinas PUPR saja tidak di distribusikan, sehingga pembangunan tidak berjalan,” ungkap Ana Mulyana Ketua HMI MPO Cabang Bogor.

Mahasiswa pun menuntut kepada Walikota Bogor Bima Arya untuk mencopot Kadis PUPR karena tidak mampu bekerja.

“Kami minta Walikota mencopot jabatan Kadis PUPR, karena telah membuat gaduh dan tidak berjalannya pembangunan di Kota Bogor,” tegasnya.

Kegaduhan ini terkait proyek proyek yang ada di Dinas PUPR, dan hingga saat ini mendapat sorotan dari berbagai pihak. Salah satunya dari Peneliti Bogor Raya Institute (Brain) Farid Mu’min. Menurutnya, dalam persoalan yang terjadi di Dinas PUPR, Walikota Bogor Bima Arya harus bertanggung jawab atas mandeknya pembangunan di Kota Bogor.

“Mandeknya pembangunan harus menjadi tanggung jawab Walikota Bogor. Kisruh dan polemik di Dinas PUPR harus segera ditangani, agar pembangunan di Kota Bogor tetap berjalan,” katanya.

Farid menjelaskan, Dinas PUPR Kota Bogor sebagai Satuan Kerja Perangkatan Daerah (SKPD) yang melaksanakan tugas, dianggap tidak menjalankan tufoksi kinerja sebagaimana mestinya. Ia menganggap Dinas PUPR Kota Bogor lamban dalam memproses beberapa proyek APBD dengan Penunjukkan Langsung (PL).

“Harus dipertanyakan dengan tegas, kenapa soal pendistribusian proyek proyek di Dinas PUPR itu mandek jalan ditempat, sehingga pembangunan Kota Bogor terhenti. Walikota harua tanggung jawab tentang persoalan itu,” tegasnya.

Bahkan Farid mencurigai, dibalik mandeknya beberapa proyek APBD tersebut ada permainan para elit. Terlebih, diperkuat dengan adanya aduan salah satu pengusaha berinisial soal jual beli proyek yang dilakukan oknum anggota DPRD.

“Harus diusut sampai tuntas, siapapun yang bermain dan mengatur ngatur proyek di Dinas PUPR itu,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kota Bogor Chusnul Rozaqi membantah semua tudingan yang dialamatkan kepada Dinas PUPR Kota Bogor. Ia menegaskan bahwa segala proyek pekerjaan di bawah nilai Rp200 juta sudah didistribusikan dengan benar.

“Penunjukkan perusahaan untuk paket proyek PL itu merupakan kewenangan Dinas. Jadi siapapun tidak bisa mengklaim paket proyek itu, baik pihak DPRD Kota Bogor, Kadin Kota Bogor maupun pihak pihak lainnya,” kilahnya.

Menurutnya, tidak ada pihak manapun yang bisa mengintervensi dalam pendistribusian paket-paket proyek tersebut.

“Saya tegaskan disini, tidak ada keterlibatan siapapun, baik pihak DPRD Kota Bogor, pihak Kadin, apalagi timses timses Walikota. Semuanya kewenangan Dinas PUPR dalam mendistribusikan dan memilih perusahaan untuk mengerjakan paket proyek itu. Kita akan selesaikan dan yakin tidak akan ada SILPA di tahun 2017 ini menyangkut proyek PL,” pungkasnya. (Nai)

Comments