Ogah Maju Pilwalkot, Ferro Siap Maju Pilpres 2019

Bogor – bogorOnline.com
Ramainya pembahasan calon baik dari partai politik, independent atau birokrat yang akan maju di Pilwalkot Bogor, tampaknya tak menarik bagi Sekretaris DPC Demokrat Kota Bogor, Ferro Sopacua.
Ferro justru melangkah lebih jauh lagi, dimana ia menyatakan diri akan menjadi calon presiden (capres, red) 2019 mendatang.
Ternyata, niatan Ferro ini tak lepas dari pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu belum menemukan kata sepakat antara pemerintah dan sejumlah fraksi di DPR terkait sejumlah isu krusial, terutama mengenai presidential threshold (ambang batas capres).
Diketahui, Partai Demokrat menjadi satu-satunya partai yang masih berkeras agar ambang batas capres dihapuskan.
“Ambang batas capres sebaiknya dihapuskan. Pemerintah angan ngotot di pilpres mendatang ini agar ada calon tunggal. Semua warga berhak menjadi capres, termasuk saya,” tegas Ferro, Jum’at (14/7/17).
Ferro menuturkan, jika , setiap warga negara dan partai politik memiliki hak konstitusi dan tunduk pada konstitusi termasuk Keputusan MK tentang Pemilu serentak berdasarkan perintah UUD Pasal 22E. Dengan demikian, tidak lazim jika masih ada yang bersikukuh menggunakan presidential threshold.
“Kalau ngotot, artinya mengingkari keputusan MK yang sudah final and binding,” jelasnya.
Ferro melanjutkan, kalau ambang batas capres dihilangkan, itu memang memungkinkan siapa saja untuk bisa menjadi capres. Atas permintaan pemerintah, Demokrat memiliki kekhawatiran akan menimbulkan fenomena calon tunggal pada Pemilu 2019 nanti.

“Nah, kalau memang akhirnya ada yang mau jadi calon tunggal, kita semua jadi capres saja. Nanti, bisa-bisa warga negara melawan calon tunggal. Jika kecenderungan itu dibuat capres tunggal, demokrasi kita dikebiri. Biarkan setiap warga negara mengajukan diri menjadi capres untuk melawan capres tunggal agar demokrasi tetap berkembang serta berjalan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Ferro mengatakan, jika Partainya menilai, setiap warga negara memiliki hak yang dilindungi konstitusi untuk menjadi capres dan caleg melalui partai politik. Apabila presidential threshold disetujui di angka 20-25 persen, itu sama saja seperti menghilangkan hak setiap warga negara.

“Jadi, tidak salah juga jika kita gaungkan ‘Saya Siap Jadi Capres 2019’. Karena itu demokrasi,” tandasnya.

Seperti diketahui, pada saat perdebatan RUU Pemilu masih panas di Dewan, Partai Demokrat meramaikan jagat dunia maya. Para kader Demokrat pun menyuarakan penolakannya melalui media Twitter, Instagram, dan Facebook. Mereka pun memakai hashtag #TolakPresidentialThreshold20Persen pada setiap posting-annya.
Selain meramaikan tagar penolakan terhadap presidential threshold seperti yang diinginkan pemerintah dan partai-partai pendukungnya di angka 20-25 persen, kader-kader Partai Demokrat membuat meme. Meme tersebut menyandingkan wajar kader Demokrat dengan tulisan dilengkapi tulisan ‘Saya Siap Jadi Capres 2019’ dan tagar #TolakPresidentialThreshold20Persen.

Pada rapat Pansus RUU Pemilu, Fraksi Partai Demokrat menyatakan sikap belum memilih paket isu krusial dan meminta pengambilan keputusan dibawa ke sidang paripurna pekan depan. Namun Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan dalam akun Twitter mengatakan pihaknya memilih paket B. Adapun paket B pilihan keputusan pada isu krusial RUU Pemilu adalah Presidential threshold: 0 persen,  Parliamentary threshold: 4 persen, Sistem Pemilu: terbuka,  Dapil magnitude DPR: 3-10 dan terakhir Metode konversi suara: kuota harre. (Nai)

Comments