FPJKP Dukung Kejari Bongkar Kejanggalan Pembangunan Jalan Beton Empang – Pasir Kuda

Bogor – bogorOnline.com

Dukungan terhadap langkah Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor dalam menyikapi kegiatan pembangunan di Kota Bogor, terus mendapat apresiasi berbagai pihak serta kalangan. Permasalahan yang terjadi pada pembangunan betonisasi Empang pun, makin hari, semakin menjadi sorotan.
Ketua Forum Pemerhati Jasa Kontruksi dan Pembangunan (FPJKP), Toriq Nasution mengapresiasi, langkah Kejari dalam menyikapi maupun turun tangan terhadap berbagai pembangunan di Kota Bogor. Pembangunan betonisasi Jalan Empang, salahsatu proyek pembangunan yang harus disikapi dan didalami, karena banyak permasalahan, terutama dengan adanya perbaikan yang sudah dilakukan disebabkan umur beton yang baru satu minggu, tetapi sudah mengalami kerusakan. Perusahaan yang diberi tanggungjawab melaksanakan pembangunan betonisasi itu harus dipertanyakan, soal Sertifikat Keahlian Tehnik (SKT) dan Surat Keterangan Ahli (SKA).

“Proses dalam mendapatkan pekerjaan itu juga harus didalami, sehat apa tidak ketika ada satu perusahaan mendapatkan proyek. Yang diberi tanggungjawab melaksanakan pekerjaan pembangunan proyek beton Empang perlu dipertanyakan, apalah sebagai mewakili perusahaan atau tenaga ahli. Kalau sebagai tenaga ahli, pihak tersebut harus memiliki SKA yang merupakan sertifikat keahlian untuk mengerjakan pekerjaan,” tegas Toriq, Kamis (23/11/17).

Dalam proses pekerjaan pekerjaan besar, banyak mengalami kejanggalan kejanggalan dalam proses lelang, sehingga banyak proyek gagal lelang. Pihak Kejari juga harus turun tangan ke ULP dan memeriksanya. Ada beberapa proyek yang tidak akan terkejar waktu pembangunannya, terutama di Dinas Pendidikan.

“Kejari Bogor wajib turun tangan menyikapi berbagai proyek pembangunan di Kota Bogor. Untuk pembangunan beton di Jalan Empang, harus didalami dari mulai proses lelang hingga dilaksanakannya pembangunan,” ungkap Toriq.

Karena saat ini sudah dilakukan perbaikan beton di Empang, maka pihak kontraktor pelaksana harus melaksanakan perbaikan sesuai aturan. Perbaikan ada dua metode, dan proses perbaikannya harus mengacu kepada Peraturan Beton Indonesia (PBI) 72, yang merupakan standar nasional, terutama dalam metode penyambungan beton.

“Jadi jangan sampai asal sambung beton saja. Hasil perbaikan juga harus diperiksa, apakah sudah sesuai apa tidak,” ujarnya.

Pihak kontraktor dalam masa pelaksanaan perbaikan itupun harus bekerjasama dengan kepolisian dan Dishub untuk mencapai umur beton agar bisa dilintasi pengendara.

“Jangan sampai peristiwa kerusakan yang terjadi terdahulu terulang kembali. Apapun juga, semuanya tanggung jawab pihak kontraktor, jadi tidak bisa menyalahkan masyarakat atau para pengendara yang melintasi beton sebelum umurnya kuat,” jelasnya.

Apresiasi juga diungkapkan Ketua LSM PPLHI, Muhammad Nurman. Kejari Kota Bogor sudah selayaknya turun tangan terhadap proyek proyek pembangunan di Kota Bogor.

“Kami apresiasi dan berharap Kejari segera melalukan tindakan tindakan real di lapangan. Proyek proyek pembangunan itu memang harus disikapi dan diperhatikan, kalau ada yang melakukan pelanggaran, maka harus ditindak sesuai aturannya,” ucap Nurman.

Kaitan pembangunan betonisasi di Empang hingga Pancasan, pelaksana jangan hanya terfokus pada perbaikan beton rusak di Empang saja, tetapi lokasi lainnya juga banyak yang mengalami retak-retak, seperti di kawasan Pancasan. Bahkan ada hasil beton di dekat Puskesmas Pancasan yang mengalami belah sangat parah.

“Semuanya harus dilakukan pengecekan secara menyeluruh, jangan fokus hanya di Empang saja, lokasi lainnya juga banyak yang retak dan belah. Dinas PUPR dan konsultan pengawas jangan diam saja, karena fakta dilapangan bahwa retak retak dari hasil beton itu sangat banyak,” tandasnya. (Nai)

Comments