PUBLIKASI KINERJA SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR SEMESTER II TAHUN 2017

P E M E R I N T A H  K A B U P A T E N  B O G O R

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN TEGAR BERIMAN TELP. (021) 8754528 – 8754529 – 8754530, FAX 8754526

E-Mail: umumsetda@bogorkab.go.id. CIBINONG – 16914


PUBLIKASI KINERJA

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

SEMESTER II TAHUN 2017

Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, H. Adang Suptandar

Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah. Berdasarkan ketentuan ini, tugas pokok dari Sekretariat Daerah adalah membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

  1.  Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
  2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
  3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
  4. Pelayanan administratif  dan  pembinaan  aparatur  sipil negara di lingkungan pemerintah daerah; dan
  5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Dalam menjalankan fungsinya tersebut, struktur organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas 3 (tiga) Asisten, dengan rincian sebagai berikut:

  1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, yang membawahkan 4 (empat) Bagian, yakni Bagian Administrasi Pemerintahan, Bagian Perundang-undangan, Bagian Bantuan Hukum dan Bagian Kesejahteraan Rakyat.
  2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, yang membawahkan 4 (empat) Bagian, yakni Bagian Perekonomian, Bagian Program dan Pengendalian Pembangunan, Bagian Kerjasama dan Bagian Pengadaan Barang/Jasa.
  3. Asisten Administrasi yang membawahkan 3 (tiga) Bagian, yakni Bagian Umum, Bagian Perencanaan dan Keuangan serta Bagian Organisasi.

Pada semester II Tahun 2017, pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah sesuai dengan fungsinya dapat dijabarkan sebagai berikut:

  1. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah

 Dalam melaksanakan fungsi fasilitasi penyusunan kebijakan daerah, Sekretariat Daerah menyusun Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Surat Keputusan Bupati. Peraturan Daerah merupakan instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan dalam rangka penyelenggaraan  Pemerintah Daerah dan pelaksanaan pembangunan daerah yang di tetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah, sedangkan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati di tetapkan oleh Kepala Daerah sebagai pelaksana dari Peraturan Daerah, perundang-undangan lainnya dan kebutuhan Daerah.

Sampai dengan bulan Oktober 2017 Sekretaris Daerah telah menghasilkan 7 Peraturan Daerah, 42 Peraturan Bupati dan 440 Keputusan Bupati.

 

Selain itu, Sekretariat Daerah juga memiliki program pembinaan hukum, antara lain dengan melaksanakan penilaian Desa Sadar Hukum. Adapun desa yang ditetapkan sebagai Desa Sadar Hukum di Kabupaten Bogor pada tahun 2017 ini adalah Desa Singa Baraja Kecamatan Tenjo, Desa Cipayung Girang Kecamatan Megamendung, Desa Sukagalih Kecamatan Megamendung, Desa Sukamulih Kecamatan Sukajaya dan Desa Sukaraksa Kecamatan Cigudeg. Hasil penilaian dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kelima desa tersebut  masuk kriteria sebagai Desa sadar Hukum tahun 2017,  diresmikan oleh Menteri Hukum Dan HAM RI pada tanggal 04 Oktober 2017 di Gedung Sate Bandung, dan pada kesempatan tersebut Bupati Bogor mendapatkan penghargaan Anubhawa Sasana Desa atau “Penghargaan Pembina Desa Sadar Hukum”  dari Menteri Hukum dan HAM RI.

 

  1. Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah

 

  1. Pengoordinasian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah

Dalam  Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah Sekretariat Daerah juga memfasilitasi kerjasama, baik dengan lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan. Ada dua bentuk kerjasama, yakni Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama. Kesepakatan Bersama pada dasarnya merupakan kesepakatan antara dua pihak yang ditanda tangani bersama, namun apabila terjadi pelanggaran kesepakatan tidak ada sanksi hukum, melainkan hanya sanksi moral. Adapun Perjanjian Kerjasama merupakan kesepakatan antara dua atau lebih pihak yang sifatnya mengikat dan apabila terjadi pelanggaran akan berakibat sanksi hukum.

Pada Tahun 2017, kegitan fasilitasi kerjasama antar daerah menghasilkan 10 dokumen Kesepakatan Bersama, terdiri atas 9 dokumen kerjasama yang telah ditandatangani dan 1 draft dokumen yang belum ditandatangani. Adapun dalam kaitannya dengan fasilitasi perjanjian kerjasama antar daerah, telah dihasilkan 9 dokumen Perjanjian Kerjasama, dengan rincian 8 dokumen Perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani dan 1 dokumern Perjanjian Kerjasama yang masih dalam proses penandatanganan.

Khusus dalam kaitanya dengan kerjasama non pemerintahan, sampai dengan bulan november 2017 sudah dihasilkan 18 dokumen, dengan rincian 15 dokumen sesuai dengan target yang telah direncanakan dan 3 dokumen di luar target Kesepakatan Bersama dengan Pihak Ketiga yang telah direncanakan sebelumnya. Perjanjian kerjasama yang dihasilkan 22 dokumen, dengan rincian 16 dokumen sesuai perencanaan yang telah ditetapkan dan 6 dokumen di luar target Perjanjian Kerjasama dengan pihak Ketiga yang telah direncanakan sebelumnya.

 

  1. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah

 

Salah satu fungsi Sekretariat Daerah adalah melaksanakan fasilitasi pembangunan bidang agama, mengingat tidak ada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang secara khusus menangani pembangunan bidang keagamaan karena pengelolaannya berada dalam kewenangan instansi vertikal Kementerian Agama. Khusus dalam kaitannya dengan pembangunan bidang keagamaan ini, misi Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2013 – 2018 adalah Meningkatkan Kesalehan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat, sebagai indikator dari hasil pertemuan tersebut maka dalam Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tertuang di dalamnya, penciri termaju antara lain Terbangunnya Masjid Besar di setiap kecamatan (40 kecamatan). Pada tahun 2013 telah terealisasi 9 unit, dan pada tahun 2017 ini telah dialokasikan Belanja Hibah hasil usulan tahun 2016 untuk pembangunan 20 masjid besar, serta sisanya dalam tahun 2017 telah masuk permohonan sebanyak 11 masjid untuk dialokasikan dalam APBD tahun 2018.

Selanjutnya, pembangunan bidang keagamaan juga berkaitan dengan upaya penguatan aqidah. Upaya termaksud antara lain dilakukan dengan melaksanakan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ). Pada tahun ini, pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Ke – 40  Tingkat Kabupaten Bogor dilaksanakan pada tanggal  24  s/d  27 Oktober 2017 bertempat  di Kecamatan Jasinga  dengan memperlombakan kategori : Tilawah, Tahfidz, Tafsir, Khat, Makalah ilmiah Al-Qur’an, Syarhil Qur’an dan Fahmil Qur’an.  Event ini menghasilkan juara umum dari Kecamatan Cibinong. Seluruh peserta terbaik I hasil Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Ke – 40 Tingkat Kabupaten Bogor Tahun 2017 tersebut selanjutnya akan dibina oleh LPTQ Kabupaten Bogor dan dipersiapkan untuk diikutsertakan pada Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2018.

Mengingat momentum pembukaan MTQ tersebut bertepatan juga dengan Peringatan Hari Santri Nasional, maka pelaksanaannya diintegrasikan dengan acara penyerahan penghargaan Ecopontren Award. Penghargaan ini diberikan kepada pondok pesantren yang memuat diantara aspek kebijakan (tertuang dalam visi-misi), aspek kurikulum (yang tertuang dalam kegiatan mengajar), dan aspek pengamalan warga pondok pesantren yang terintegritas satu dengan yang lainnya.Indikator tersebut antara lain visi, misi dan mottonya memberikan perhatian terhadap aspek lingkungan, baik dalam bentuk pola kemitraan dengan lembaga-lembaga yang concern terhadap pemeliharaan lingkungan serta menerapkan kurikulum berbasis kesehatan dan keasrian lingkungan, termasuk pola hidup bersih dan sehat. Untuk kategori Pesantren Salafiyah (Tradisional), juara pertama diraih Pondok Pesantren Madinatul Qur’an Desa Singasari Kecamatan Jonggol, sedangkan untuk kategori Pesantren Kholafiyah (Modern) juara pertama diraih Pondok Pesantren Sahid Desa Gunung Menyan Kecamatan Pamijahan.

Masih dalam kaitannya dengan pembinaan kehidupan beragama, Sekretariat Daerah juga memfasilitasi penyelenggaraan Ibadah Haji. Adapun jumlah Jamaah Haji Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 berdasarkan data dari Kantor Kementerian Agama dan difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Bogor adalah sebanyak 3.506 orang/jamaah. Untuk menunjang kelancaran ibadah haji, Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor telah memfasilitasi transportasi untuk Jamaah Haji Kabupaten Bogor berupa bus dan truk barang dari Cibinong ke embarkasi haji Bekasi dan dari debarkasi haji ke Cibinong. Bis angkutan yang disediakan  88 unit, baik pada saat pemberangkatan maupun pemulangan. Angkutan barang bawaan jemaah 11 unit, baik pada saat pemberangkatan maupun pemulangan, dilengkapi dengan fasilitasi jasa porter (pengangkut barang) di embarkasi Bekasi per jemaah haji, baik pada saat pemberangkatan maupun pemulangan.

Pada setiap jadwal pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji dilengkapi dengan bus cadangan dan tim storing sebagai tindakan preventif apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya, dalam penyelenggaraan ibadah haji di tanah suci, jemaah didampingi oleh 7 orang Tim Pembimbing Haji dan 2 orang Tim Kesehatan Haji Daerah.

Selanjutnya, dalam pembangunan bidang kesehatan, pada tanggal 28 November lalu Kabupaten Bogor mendapatkan penghargaan tingkat nasional, yakni Penghargaan Kabupaten Sehat Kategori Swasti Saba Wiwerda dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Prof. Dr. dr. Nila Farid Moeloek, Sp. M(K) atas keberhasilan dalam menyelenggarakan Kabupaten Sehat tahun 2017 untuk klasifikasi pembinaan. Penghargaan ini merupakan kenaikan peringkat dari penghargaan yang diterima pada tahun 2015, yakni Swasti Saba Padapa. Penghargaan Kabupaten Sehat Kategori Swasti Saba Wiwerda didasarkan atas penilaian terhadap 4 tatanan, yaitu pertama, tatanan kawasan pemukiman sehat, sarana dan prasarana umum yang diwakili oleh rumah sehat di kampung Cibitung, Desa Cibitung Tengah Kecamatan Tenjolaya. Kedua, tatanan kawasan pariwisata sehat yang diwakili oleh Highland Park Resort di Desa Sukajadi Kecamatan Tamansari serta Kampung Budaya di Desa Pasir Eurih Kecamatan Tamansari. Ketiga tatanan ketahanan pangan dan gizi yang diwakili kawasan pertanian di kampung Cibitung Desa Cibitung Tengah Kecamatan Tenjolaya serta keempat tatanan kehidupan masyarakat yang sehat dan mandiri yang direpresentasikan oleh Posyandu Kemuning di Kampung Cibitung Desa Cibitung Tengah Kecamatan Tenjolaya. Sebagai representasi sinergitas antara perangkat daerah, kalangan dunia usaha dan seluruh elemen masyarakat, pengembangan program Kabupaten Bogor sehat terbukti mampu mendorong terciptanya peningkatan lingkungan fisik, sosial dan budaya yang potensial membentuk kondisi yang kondusif bagi masyarakat untuk membangun paradigma hidup bersih, sehat dan berkualitas.

 

  1. Pelayanan administratif  dan  pembinaan  aparatur  sipil negara di lingkungan pemerintah daerah

 

Dalam rangka percepatan reformasi birokrasi di bidang pelayanan publik dan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, telah dikembangkan aplikasi S-MailS, yakni sistem manajemen surat menyurat berbasis email yang dilengkapi dengan fitur kemudahan pencarian informasi disposisi surat, penjadwalan kegiatan pimpinan dan fitur lainnya yang dapat diakses dengan mudah melalui perangkat komputer maupun perangkat mobile. Fungsinya membantu pengelola untuk melaksanakan tindak lanjut disposisi pimpinan sesegera mungkin, sehingga pelayanan publik dapat dilakukan lebih efektif dan efisen.

 

  1. Pengadaan Barang dan Jasa

Secara kelembagaan, pelelangan pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Bogor semula dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang dibentuk pada tahun 2009 dengan kedudukan ad hoc pada Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah, dipimpin oleh Kepala Bagian Pembangunan sebagai Kepala ULP. Seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi informasi, sejak tahun 2009, ULP Kabupaten Bogor mengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Layanan Pengadaan, namun pada tahun 2011 LPSE Kabupaten Bogor dikelola secara tersendiri oleh Seksi Telematika Diskominfo.

Pada bulan Januari 2013, ULP Kabupaten Bogor berubah menjadi Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Perda Kabupaten Bogor Nomor 13 tahun 2012 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa (KLPBJ) Kabupaten Bogor.Selanjutnya, sejalan dengan pembentukan organisasi perangkat daerah baru berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 dan Perda nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Bogor membentuk Bagian Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Daerah, dimana dalam Perbup Nomor 3 tahun 2017 Kepala ULP secara ex-officio  dijabat oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

Pada tahun 2017 hingga 20 November 2017, total permohonan pelelangan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah sebanyak 995 kegiatan dari 29 SKPD dengan pagu anggaran Rp 1.501.425.292.009,- dengan rincian sebagai berikut:

Progres pelelangan dari 995 permohonan, telah selesai 952 lelang dengan Pagu Rp. 1.385.872.051.109 dengan hasil penetapan penawaran Rp. 1.265.527.294.365,- sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp. 120.444.756.742,- (8,69%).***

Comments