KPU Gelar Bimtek Pelayanan Disabilitas Dalam Pemungutan Suara

 

bogorOnline.com

Setelah bimbingan teknis (bimtek) Pemungutan dan Penghitungan Suara (P2S) serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, KPU Kota Bogor kembali melaksanakan bimtek bagi PPK se-Kota Bogor dengan bertajuk Pelayanan Disabilitas dalam Pemungutan Suara pada Pilkada Serentak Tahun 2018, Kamis-Jumat (24-25/5/2018) di ruang Himalaya, Salak Tower Hotel Bogor.

Komisioner KPU Kota Bogor Divisi Teknis Samsudin menuturkan, bimtek bertujuan memberikan pemahaman terkait penyediaan fasilitas bagi rekan-rekan pemilih disabilitas saat Pilkada mendatang.

“Sebab dalam UU no. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dinyatakan bahwa mereka punya kedudukan dan hak yang sama untuk menyalurkan suaranya dalam Pilkada dan Pemilu,” tutur Samsudin.

Senada, Kepala Bidang Pendidikan Politik PPUA Penca Mahmud Fasa sebagai pemateri mengatakan, berdasarkan UUD 1945 Pasal 28 H ayat 2 amandemen ke 2 UUD 1945, setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Maka KPU sebagai penyelenggara wajib menyediakan sarana bagi pemilih disabilitas dalam menyalurkan suaranya pada hari H.

“Sebab disabilitas bukan kehendak mereka. Sudah menjadi hak mereka mendapat fasilitas negara. Hal tersebut penting dalam meningkatkan partisipasi teman-teman disabilitas,” tutur Mahmud.

Ia juga mengimbau, aksesibilitas TPS perlu diperhatikan agar memudahkan pemilih disabilitas dalam menjangkau tahapan pencoblosan.

“TPS tidak perlu di tempat yang bagus atau mewah, yang penting aksesibel,” pungkasnya.

Materi berikutnya disampaikan Ketua Panwaslu Kota Bogor, Yustinus Elyas Mau. Peran Panwaslu bagi penyandang disabilitas, kata Elyas, yakni melakukan pengawalan terhadap kaum disabilitas agar kebutuhan mereka bisa terfasilitasi dengan baik oleh KPU. Adapun fasilitas yang harus disediakan KPU antara lain alat bantu pencoblosan di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan bantuan dari petugas kepada penyandang disabilitas yang tidak mampu mencoblos sendiri dengan ketentuan wajib menjaga kerahasiaan.

Menurutnya, peran para penyandang disabilitas sangat penting dalam setiap pemilihan. Terlebih, penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk memilih calon kepala daerah dalam setiap pemilu. (Hpms)

Comments