Insan Pers Bogor Raya kecam aksi penggerudukan massa ke kantor Radar Bogor

bogorOnline.com

Dunia pers kembali di guncang dan harus berhadapan dengan massa, sebelumnya massa dari ormas islam menggruduk kantor redaksi TEMPO di Jakarta, beberapa saat lalu karena pemberitaan TEMPO menyudutkan dan di indikasikan ada unsur penghinaan. Kali ini, giliran kantor redaksi Radar Bogor yang berlokasi di Jl. Abdullah Bin Nuh, digruduk massa dari kader partai politik atau parpol PDI-Perjuangan, pada hari Rabu (30/5/18) kemarin.

Akibat dari aksi penggrudukan itu, sejumlah elemen dan komunitas pers khususnya insan pers di Bogor Raya, mengecam dan sangat menyesalkan tindakan tersebut dan akan turun aksi menuntut pihak berwenang untuk mengusut serta menyelesaikan persoalan tersebut. Menurut mereka, seharusnya sesama antar lembaga baiknya saling menghormati dan jika ada hal yang tidak bisa diterima, bahkan cenderung merugikan pihak per’orangan atau lembaga, bisa menempuh mekanisme yang ada karena pers dilindungi UU juga.

“Ini bentuk aksi solidaritas dan kepedulian, agar aparat berwenang turun tangan, supaya kedepannya tidak ada lagi kasus-kasus yang sama seperti yang menimpa radar bogor. Sebagai sesama profesi, mari kita sama-sama tunjukan soliditas dan kepedulian, #salamsatutinta,” tegas Billy Adiyaksa, salah satu insan pers Bogor Raya, di sekretariat PWI Kota Bogor, Jl. Kesehatan no 04, Kamis (31/5/18).

Sebelumnya, penggerudukan kantor Radar Bogor, itu dipicu karena pada edisi Rabu hari kemarin, memuat perihal gaji Ketua Umum PDI-Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, dengan judul ” ongkang-ongkang kaki dapat Rp.112 juta”, atas pemberitaan tersebut kader dari PDI-Perjuangan Kota Bogor, tidak menerima dan merasa kesal karena menurut mereka itu tidak sesuai dengan faktanya.

“Sebagaimana yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani, gaji pokok Dewan Pengarah BPIP tak berbeda dengan gaji pokok yang diterima para pejabat negara lainnya, yakni sebesar Rp 5 juta,” ujar Dadang Iskandar D, ketua DPC PDI-Perjuangan Kota Bogor.

Dadang melanjutkan, pihaknya memang semula berencana akan menempuh hak jawab, sebagaimana Pasal 5 ayat 2 UU Pers dan hak koreksi sebagaimana Pasal 5 ayat 3, UU Pers. Dan, hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang, untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baik. Namun, saat pihaknya akan membuat hak jawab, tiba-tiba terdengar aksi spontanitas para kader PDI Perjuangan Kota Bogor.

“Jadi, kami sampaikan, protes para kader hanya merupakan reaksi atas pemberitaan tanpa ada maksud lain,” tambahnya. (Ist)

Comments