Jika Ditakdirkan Pimpin Jawa Barat, Pasangan Rindu Janjikan WTP

Bogor – Calon Wakil Gubernur Jawa Barat nomor urut 1, Uu Ruzhanul Ulum menjanjikan, jika dirinya dipercaya masyarakat untuk memimpin Jawa Barat bersama Cagub Ridwan Kamil, ia akan menjadikannya pemerintahan yang berprestasi seperti halnya Kabupaten Tasikmalaya yang dulu dipimpinnya.

Uu akan mengejar predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) seperti Kabupaten Tasikmalaya yang mempertahankan predikat itu empat kali berturut-turut.

“Alhamdulillah, Kabupaten Tasikmalaya mampu mempertahankan WTP empat kali berturut-turut sejak 2013. Ini adalah keberhasilan seluruh birokrat yang berkerja bersama-sama dan bertanggung jawab sesuai porsi tugasnya masing-masing,” kata Uu dalam rilis nya yang diterima Bogoronline.com, Sabtu (6/5/2018).

Menurutnya, WTP diraih berkat sistem kerja kolektif yang diterapkannya di Pemkab Tasikmalaya selama ini. Untuk mendapatkannya semua pihak bekerja sesuai tupoksi masing-masing, secara kolaboratif dan kolektif agar memiliki kekuatan.

Dia berjanji cara kerja seperti yang dilakukannya di Kabupaten Tasikmalaya juga akan diterapkan saat memimpin Jabar nanti dengan Ridwan Kamil.

“Karenanya ke depan, jika paslon Rindu (Ridwan Kamil – Uu) menjadi gubernur dan wakil gubernur, maka kami akan membangun Jabar secara kolaboratif. Kami punya pengalaman membawa Kabupaten Tasikmalaya meraih WTP, dan Kota Bandung yang juga dipimpin oleh Kang Emil juga mendapatkan hal yang sama,” ujarnya.

Uu mengatakan, sebelumnya Kabupaten Tasikmalaya hanya meraih ranking 250 dalam LPPD (Lembaga Penyelenggara Pemerintah Daerah). Namun setelah dirinya menjadi bupati, rankingnya melonjak menjadi ke-20.

“Ini luar biasa. Kuncinya adalah bekerja bersama secara kolektif tapi tidak kolegial. Kami bangga atas kerja bersama yang kemudian diganjar penghargaan prestisius ini,” tuturnya.

Selain melakukan pemerintahan kolaboratif, Uu juga mengatakan pihaknya akan selalu melaksanakan rekomendasi BPK. Misalnya soal ketepatan waktu dalam realisasi anggaran, administrasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Menurutnya, jika rekomendasi tersebut tidak diperbaiki, maka akan memiliki efek domino terhadap penilaian BPK. (adi/*)

Comments