Sekda Sesalkan Lurah Babakan Abaikan Imbauannya Agar ASN Tetap Netral di Pilkada

bogorOnline.com

Kasus Lurah Babakan yang sudah direkomendasikan oleh Panwaslu Kota Bogor ke Komisi ASN, saat ini Pemerintah Kota Bogor sedang menunggu Komisi ASN, terkait penindakan terhadap ASN tidak netral tersebut.

Sekda Kota Bogor Ade Syarip Hidayat mengaku, sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Komisi ASN, dan sampai saat ini belum ada informasi maupun berkas surat dari Komisi ASN.

“Kami menunggu saja dari Komisi ASN, karena tidak mungkin kami menindak sebelum ada perintah dari Komisi ASN,” kata Ade, kemarin.

Ia juga menyayangkan, adanya ASN di Pemkot Bogor yang bertindak tidak netral di Pilkada Kota Bogor dengan memberikan dukungan kepada calon petahana (Bima Arya, red). Padahal jauh hari sebelum pelaksanaan Pilkada, dirinya sudah beberapa kali memberikan pemahaman dan meminta agar ASN tidak terlibat salam perpolitikan.

“Saya sudah beberapa kali, didalam rapat ataupun ketika briefing staff, saya minta semua ASN untuk bersikap netral di Pilkada ini,” ujarnya.

Namun demikian, dalam sebuah keluarga pasti ada saja yang berbeda, ASN di seluruh Pemkot Bogor, mungkin hanya satu orang yang bertindak seperti itu. Terkait kasus Lurah Babakan, Sekda mengaku, tidak mengetahui secara detail, dan menyerahkan sepenuhnya kasus itu ke Panwaslu dan Komisi ASN.

“Penindakan memang ada di sini, apabila sudah ada perintahnya dari Komisi ASN. Untuk sanksi juga akan disesuaikan, apabila ranah administratif, maka sesuai aturan kita akan tindak. Termasuk apabila ada unsur unsur lain, mengacu ke aturan saja dalam penindakannya,” tegasnya.

Pilkada Kota Bogor telah selesai, Sekda juga meminta kepada seluruh ASN di Pemkot Bogor tetap bekerja sesuai dengan tupoksinya masing masing. “Alhamdulilah Pilkada sudah selesai, berjalan dengan lancar, aman dan kondusif,” pungkasnya.

Sebelumnya, rekomendasi yang dikeluarkan Panwaslu Kota Bogor terkait kasus dugaan tidak netral di Pilkada, dilakukan ASN Lurah Babakan Heri Eriyadi, menjadi sorotan dan kritikan tajam dari berbagai pihak.

Rekomendasi Panwaslu yang melimpahkan kasus Lurah Babakan ke Komisi ASN, dinilai tidak tepat. Karena dalam Pilkada serentak ini, ASN terikat oleh undang-undang Pemilu dan undang-undang ASN.

Sesuai dengan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/71/M.SM.00.00/2017. Surat Edaran tersebut mengatur pelaksanaan netralitas bagi ASN pada penyelenggaraan pilkada serentak 2018, pileg dan pilpres 2019. ASN juga terikat dengan UU nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilu Gubernur, Bupati, dan Walikota, UU nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), dan UU nomor 23 tahun 2014 tentang Otonomi Daerah. Juga PP nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS, PP nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pengamat politik dan kebijakan publik, Yus Fitriyadi mengatakan, ASN di Pilkada serentak, Pileg maupun Pilpres, terikat oleh sejumlah aturan aturan. Baik undang-undang pemilu maupun undang-undang tentang ASN. Apabila ada dugaan ASN terlibat tidak netral dalam Pilkada serentak ini, maka harus diproses secara hukum sesuai dengan pelanggaran dan aturan yang berlakunya.

“Proses hukum untuk ASN tidak netral di Pilkada serentak harus sesuai dengan undang-undang pemilu dan undang-undang ASN. Kalau undang-undang pemilu, ranahnya ada di Bawaslu, tetapi kalau menyangkut ASN-nya, maka hal itu masuk kedalam KUHP, baik menyangkut pidana maupun lainnya,” tegas Yus, kemarin.

Dalam undang-undang pemilu, ASN yang tidak netral bisa terkena sanksi administrasi, sanksi pidana dan sanksi etik. Setelah di proses melalui Gakkumdu, maka selanjutnya proses dilimpahkan ke pengadilan. Jadi ASN tidak netral di Pilkada bisa dijerat sedara pidana, bukan lantas diserahkan ke Komisi ASN. (Ist)

Comments