Penghasut dan Penyebar Hoax Dituntut 2 Bulan, Massa PDIP Kecewa

Cibinong – Sidang lanjutan perkara di Pengadilan Negeri Cibinong atas dugaan penyebaran berita hoax dan penghasutan di media sosial atas terdakwa Munin Ni’in dengan agenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) membuat para simpatisan dan pengurus DPC PDIP Kabupaten Bogor berang.

Pasalnya, terdakwa yang secara terbukti telah bersalah dalam proses persidangan, dan terancam hukuman penjara selama 5 tahun karena melanggar pasal 45 A Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), namun oleh JPU Anita Dian Wardhani hanya dituntut 2 bulan.

Sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Rio Destrado pada Selasa (09/10) ini agenda nya hanya tuntutan oleh JPU. “Sidang putusan kami agendakan pada Senin tanggal 22 mendatang,” kata Ketua Majelis Hakim dalam akhir persidangan nya.

Menanggapi rendah nya tuntutan oleh JPU, Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bogor Andriansyah mengaku kaget, karena dinilai sangat tidak adil atas imbas yang ditimbulkan oleh terdakwa.

“Secara pribadi kaget, karena menuntut 2 bulan yang seharusnya ancaman nya 5 tahun, dan hakim mau mutus berapa hari?,” kata Andriansyah.

Namun secara lembaga, pihaknya akan mencoba melakukan diskusi dengan DPD Jawa Barat atau DPP di Jakarta. “Kalau dituntut 2 bulan, begitu aneh. Kita akan tempuh dan langkah-langkah selanjutnya sesuai dengan instruksi dari pimpinan,” ungkapnya.

JPU Anita Dian Wardhani ketika dikonfirmasi usai sidang enggan berkomentar atas tuntutan yang dinilai tidak sebanding dengan ancaman hukuman.

“Saya tidak mempunyai kewenangan untuk menjawab atau memberikan statmen apa-apa, silahkan ke Kasi Intel Kejaksaan saja,” kata Anita.

Sementara itu, ketika dikonfirmasi melalui selulernya, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Cibinong Regie Komara mengungkapkan, pertimbangan JPU dalam perkara tersebut, karena terdakwa telah mengakui kesalahan nya dan telah meminta maaf baik secara langsung ke kantor DPC PDIP Kabupaten Bogor maupun juga melalui pemberitaan baik di media cetak, online, maupun televisi.

“Jadi pertimbangan nya, selain telah meminta maaf, terdakwa juga mengakui kesalahan nya, bahkan sampai mengirimkan karangan bunga sebagai tanda permohonan maaf kepada Ketua Umum DPP PDIP di Jakarta, dan dihadapan majelis hakim terdakwa dan pelapor juga saling memaafkan dan berpelukan,” ungkapnya.

Seperti diketahui, terdakwa Munin Ni’in dilaporkan oleh sejumlah pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bogor lantaran menyebarkan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya alias berita hoax di sejumlah WhatsApp Group.

Munin Ni’in menyebarkan berita tentang ketua umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri yang melarang adzan disertai ajakan untuk tidak memilih PDIP.

Penyebaran berita hoax oleh terdakwa, dilakukan tepat menjelang perhelatan Pilkada Kabupaten Bogor, Munin Ni’in saat itu sebagai salah satu tim sukses pasangan calon Bupati yang diusung bukan oleh PDIP. (adi)