Truk Tambang Menumpuk di Jalan Raya Parungpanjang – Bunar

PARUNGPANJANG – bogorOnline.com

Pemberlakuan jam operasional dan peraturan tentang lalu lintas angkutan tambang yang tidak terintegritas antara beberapa wilayah, menyebabkan kendaraan angkutan tambang menumpuk, salah satunya di wilayah Parungpanjang.

Menurut Wandi (38) seorang warga Desa Parungpanjang, penumpukan terjadi karena tidak sinkronnya pengelolaan transportasi tambang dari hulu dan hilir.
“Akibatnya penumpukan kendaraan. Truk yang berisi muatan tambang dari Parungpanjang ketahan menuju Tanggerang. Tapi yang kosong dibiarkam masuk¬† terus, walhasil Parungpanjang penuh tronton,” ucap Wandi kepada wartawan, Kamis (10/1/2019).

Dia menambahkan, seharusnya setiap daerah yang dilintasi kendaraan tambang dan memberlakukan jam operasional, mempunyai shelter atau tempat penampungan sementara. Hal ini guna menghindari penumpukan truk tambang di sembarang tempat.

“Salah satu yang bikin bingung misalnya, Kabupaten Tanggerang memberlakukan jam operasional melintas truk muatan, tapi mobil tronton kosong masih banyak dari Tanggerang masuk ke Parungpanjang. Kan harusnya dijaga dong di perbatasan, agar tidak.menumpuk di Parungpanjang.” Cetusnya.

Hal senada diungkapkan warga Parungpanjang lainnya bernama Rudi (46). Menurutnya, saat ini wilayah Parungpanjang seolah dipaksa menjadi kantong parkir akibat adanya Perbup Kabupaten Tanggerang.

Dia mengatakan, karena di Kabupaten Bogor tidak ada Perbup yang mengatur lalu lintas kendaraan tambang, akibatnya masyarakat Parungpanjang yang dirugikan kenyamanannya akibat penumpukan truk tronton.

“Padahal kami selaku warga juga butuh kelancaran arus lalu lintas. Kalaubdibiarkan terus begini, jalan – jalan di wilayah Parungpanjang akan macet terus.” Tandasnya.

Sementara itu, melihat tidak kunjung selesainya penanganan dan pengelolaan persoalan tambang serta dampak negatif yang ditimbulkannya tersebut, komponen masyarakat yang bergabung dalam komunitas Aliansi Gerakan Jalur Tambang (AGJT) mendatangi Kator Staf Presiden di Jakarta, Kamis (10/1/2019).

Dari keterangan yang dikirim Junaedi Adi Putra Ketua AGJT kepada wartawan, dalam pertemuan tersebut, AGJT melaporkan secara khusus persoalan infrastruktur di tiga Kecamatan ( Kecamatan Rumpin, Parung panjang dan Gunung Sindur).

“Ketiga wilayah ini masih dihadapkan pada eksploitasi alam besar-besaran yang berdampak pada rusakanya insfratukur jalan yang disebabkan oleh aktivitas ribuan truk tambang beroda sepuluh dan muatan yang berlebih,” ungkapnya.

Junaedi sapaannya menambahkan, AGJT melaporkan secara khusus kepada Presiden RI melalui Kepala Deputi V Hubungan Presiden tentang kondisi di tiga wilayah pertambangan tersebut. Apalagi pada 13 Desember 2018, lanjutnya, dalam kunjungannya ke Kabupaten Bogor tepatnya di Stadion Pakansari, Presiden Joko Widodo memyatakan akan memberikan perhatian khusus untuk Kabupaten Bogor terutamanya pada perbaikan insfratuktur.

“Kedatangan kami diterima dan direspon oleh Kantor Staf Presiden melalui Staf Ahli Presiden Bapak Nanda Hasibuan. Beliau mengatakan akan segera menyampaikan laporan Aliansi Gerakan Jalur Tambang kepada Presiden agar menjadi penyelesaian secepatnya dan menjadi skala prioritas,” ungkap Junaedi Adi Putra.

Junaedi berharap, pertemuan AGJT dengan Staf Ahli Presiden di KSP tersebut, akan membawa dampak positif guna mencari solusi masalah di wilayah tambang Kabupaten Bogor. Apalagi hal ini, sambungnya, bersamaan dengan langkah yang akan di lakukan oleh Badan Pengelolaan Trasportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan yang akan menerapkan beberapa peraturan pengelolaan jalur transportasi tambang.

Diantaranya, pengaturan perjalanan angkutan barang di Jabodetabek hanya dilakukan malam hari Pukul (22.00-05.00), pemasangan rambu-rambu tonase jalan 8 ton, penertiban supir truk tronton dibawah umur dan pelarangan truk tronton yang parkir di ruas jalan dan lainnya.

“Semoga peraturan yang dibuat BPTJ ini memiliki payung hukum yang kuat dan disertai sanksi-sanksi tegas bagi pihak yang melanggar. Sehingga di kemudian hari tidak menimbulkan masalah baru dan bisa menyelesaikan masalah tambang dan berbagai dampak negatifnya di wilayah Kabupaten Bogor.” pungkas Junaedi Adi Putra. (MUL)