53 Warga Parungpanjang Terindikasi Penyakit Gangguan Jiwa

PARUNGPANJANG – bogorOnline.com

Banyaknya jumlah warga Kecamatan Parungpanjang, yang tertekan penyakit Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Karena hal itu, Puskesmas Parungpanjang bekerjasama dengan Rumah Sakit Marzoeki Mahdi (RSMM) Bogor melakukan edukasi terhadap keluarga pasien serta, konsultasi dan pengobatan kepada pasien secara geratis.

Dalam kegiatan tersebut disambut antusias oleh masyarakat. Hal itu terlihat dengan banyaknya keluarga membawa pasien ODGJ mendatangi kegiatan edukasi dan pengobatan geratis di gedung Puskesmas Kecamatan Parungpanjang.

Salah seorang Dokter di Puskesmas Parungpanjang, dr. Merry mengatakan, dengan menjalani pengobatan dan melakukan perawatan dengan meminum obat secara rutin, ODGJ bisa kembali pulih dan dapat kembali berfungsi di masyarakat. Namun, upaya-upaya tersebut tidak akan bertahan lama tanpa adanya dukungan dari keluarga.

“Diharapkan ada kerja sama antara pihak puskesmas dan keluarga utuk, keteraturan minum obat pasien karena dengan teratur minum obat, pasien ODGJ bisa sembuh. Keluarga harus menyanyangi pasien ODGJ, dan jangan mengucilkan mereka,” ungkap dr. Merry kepada bogoronline.com, Jum’at (22/3/19).

Merry menambahkan, pengobatan ini gratis tanpa dipungut biaya, serta kami juga memberikan edukasi terhadap keluarga pasien. Dari 9 Desa yang ada di Kecamatan Parungpanjang, sedikitnya terdapat 55 pasien ODGJ. Namun, wilayah kerja puskesmas Parungpanjang ada di 7 Desa saja, yaitu, Desa Kabasiran, Parungpanjang, Cibunar, Lumpang, Gintung Cilejet, Jagabita dan Jagabaya.

“Dari 7 desa itu, ada 2 pasien dari luar wilayah karena memiliki faskes 1 puskesmas Parungpanjang, kegiatan edukasi kepada keluarga pasien, konsultasi dan pengobatan kepada pasien, puskesmas Parungpanjang bekerja sama dengan Dinas kesehatan (Dinkes) dan RSMM,” paparnya.

Sementara itu, Promotor Kesehatan Jiwa RSMM Iyep Yudiana mengatakan, petugas yang di libatkan diantaranya dari
Dinkes Kabupaten Bogor, Puskesmas Kecamatan Parungpanjang, aparatur pemerintah desa dan ikatan pekerja sosial masyarakat (IPSM). Untuk warga yang terkena gangguan jiwa.

“Kegiatannya adalah meliputi pemeriksaan, pengobatan pasen ODGJ kemudian, penyuluhan pasen gangguan jiwa dan gime, tanya jawab,” jelasnya.

Kegiatan ini merupakan, masih kata Iyep, promosi dan edukasi terhadap masyarakat tentang apa itu gangguan jiwa dan juga bagaimana cara penangananya, dan kumudian bagaimana cara pengobatannya termasuk, mendeteksi pasien dengan gangguan jiwa di masyarakat.

“Karena menyikapi semua itu membutuhkan kesadaran masyarakat untuk membawa pasien ODGJ ke Puskesmas atau ke rumah sakit,” paparnya.

Iyep menjelaskan, orang dengan gangguan jiwa akan cepat pulih jika segera di tangani, atau sehat krmbali bila makin muda usianya, makin cepat pemulihannya, jadi perinsipnya jangan di tunda-tunda jika pasen ODGJ. Di informasikan kepada masyarakat, penanganan ODGJ itu tidak boleh ada pemasungan terhadap ODGJ.

“Menurut aturan sekarang, jika ada masyarakat yang melakukan pemasungan terhadap ODGJ bisa melanggar hukum, dan bisa di jerat pidana dalam UU Nomer 18, dan sesuai juga dengan surat kesepakan bersama (SKB) Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri dan Kepolisian RI, tidak boleh ada pemasungan lagi,” kata dia.

Iyep melanjutkan, kita akan terus menyadarkan anggapan yang salah di masyarakat, bahwa pemasungan ODGJ itu adalah melanggar UU tentang kesehatan gangguan jiwa No.18 tahun 2014.

“Tidak boleh ada pemasungan lagi terhadap orang gangguan jiwa, pemasungan adalah pengekangan pembebasan hak asasi manusia (HAM). Penanganan yang paling tepat adalah bawa ke Puskesmas dan rumah sakit untuk di tangani,” pungkasnya. (Mul)