Dace Sebut Pasar Modern Sentraland Parungpanjang Belum Miliki Izin

PARUNGPANJANG – bogorOnline.com

Proyek pengerjaan Pasar Modern di kawasan Perumahan Sentraland di Desa Parungpanjang Kecamatan Parungpanjang, mendapatkan sorotan dari berbagai pihak, hal itu dikarenakan adanya dugaan, jika tempat tersebut belum memiliki izin.

Seperti yang dikatakan mantan Kepala Desa (kades) Parungpanjang Nina Kurniasi, seharusnya pihak pengembang pasar lebih mengutamakan pengurusan izin, terkait rencana pembangunan pasar modern tersebut.

“Pembangunan pasar modern Sentraland harus memenuhi syarat administrasi dari pemerintah Desa, Kecamatan dan Kabupaten, serta terlebih dahulu izin lingkungan dari masyarakat,” ungkap Nina kepada bogoronline.com, beberapa waktu lalu.

Sementara itu Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Kadisperdagin) Kabupaten Bogor Dace Supriadi juga mengatakan pembangunan pasar modern Sentraland tersebut, harus berkoordinasi dengan Disperdagin, terkait kajian menditikan pasar modern tersebut.

“Jadi kalau main bangun terus izinnya tidak ada bagian Satpol-PP untuk menindak,” ujarnya.

Dace yang merupakan Kepala Disperindagin yang belum lama ini di lantik Bupati Bogor Ade Yasin sebagai Kepala Dinas Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kabupaten Bogor ini mengaku   belum tahu keberadaan proyek pasar modern Sentraland Parungpanjang itu.

“Memang disana ada pasar. Kalau sekarang ada pembangunan pasar, tapi saya sudah pindah,” ungkapnya kepada bogoronline.com di Rumpin, ketika sidak alih fungsi lahan bersama tim Pansus LP2B DPRD Kabupaten Bogor.

Ketika disinggung terkait izin pasar modern Setraland, Dace mengatakan, pasar modern belum memiliki izin dari Pemerintah Kabupaten Bogor.

“Iya belum ada. Pasar modern Sentraland Parungpanjang belum memiliki izin,” tegasnya.

Sebelumnya ketika Dace masih menjabat Kadis Perindagin mengatakan, kalau mau bangun pasar itu yang pertama tanahnya harus milik sendiri. Kemudian perizinan itu yang pertama harus ditempuh adalah izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) di BPMPTSP.

“Boleh tidak di dinas (BPMPTSP) nanti diizinkan untuk pasar, dan dinas tersebut tidak akan mengeluarkan izin sebelum didahului oleh kajian sosial ekonomi dan kejian teknis dari dinas kita (Dispedagin). Kalau kajian dari kita layak BPMPTSP mengeluarkan IPPT kemudian IMB, pengelolanya baru bisa membangun dan operasional,” tandasnya.

Sementara, saat wartawan hendak meminta konfirmasi kepada pihak pengelola pasar modern Sentraland. Pihak pasar modern Sentraland yang berkompeten belum bisa ditemui. (Mul)