Soal MH, Ini Penjelasan PPK

Kota Bogor – bogorOnline.com

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor pada Pilkada Kota Bogor 2018, Ade Sunarya akhirnya angkat bicara terkait tuduhan yang dialamatkan MH, tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah TA 2017 kepada dirinya. Ade mengatakan bahwa tuduhan MH atas perintah dirinya adalah tidak benar.

“Itu tidak benar sama sekali. Dan 1.000 persen nggak bersangkutan dengan yang fiktif itu. Malah kami yang meminta dilakukan audit secara internal oleh inspektorat KPU RI ketika ditemukan kejanggalan,” kata Ade, Selasa 13 Agustus 2019.

Ade lanjut menegaskan bahwa dirinya tak tahu menahu soal adanya kegiatan fiktif itu. Ia baru mengetahuinya setelah dilakukan pemeriksaan oleh inspektorat. “Jadi apa yang dituduhkan sama MH itu sama sekali tidak benar,” kata Ade kembali.

Ihwal MH jadi ketua Pokja di KPU, dijelaskan Ade, MH mengaku punya sertifikasi panitia penyelenggara lelang pada saat ekspose. Bahkan saat itu, dia mengatakan sudah sering membuat dokumen terkait pelelangan dimana-mana.

“Waktu itu kami minta beberapa kali sertifikasinya, tapi nggak pernah disampaikan. Jadi dia ekspos ngakunya punya (sertifikasi). Kira-kira begitu,” ujarnya. Di KPU juga, kata Ade, MH hanya sebatas diperbantukan untuk membuat dokumen saja.

Ade menjelaskan terkait proses pencairan keuangan sesuai prosedur itu dari pihak ketiga yang mengusulkan setelah pekerjaan selesai. Sebelum pembayaran juga dilakukan serangkaian pemeriksaan baik terhadap dokumen maupun kegiatannya oleh KPU.

“Kalau proses pencairan harusnya dari pihak ketiga mengusulkan dahulu ke KPU setelah pekerjaan selesai (BAST). Kita periksa, barang ada, dokumennya ada, diperiksa sama pemeriksa, setelah itu baru kita usulkan layak nggaknya dibayar atau tidak. Itu sesuai dengan prosedur,” paparnya.

Namun, kata Ade, dari hasil pemeriksaan inspektorat ditemukan dugaan pemalsuan surat perintah transfer (SPT), dimana tertera tandatangan dirinya beserta Sekretaris KPU Deni Sediawan.

“Jadi ketahuannya itu pas kejadian, setelah pemeriksaan berdasarkan inspektorat ternyata ada pemalsuan tandatangan,” tukasnya. (HRS)