CIBINONG-
Dewan Fakar KPPI Kabupaten Bogor Ivik Codariah menyatakan, keterlibatan perempuan dalam perjalanan demokrasi pasca reformasi mewarnai politik nasional hingga regional. Bahkan partai politik harus memenuhi syarat keterwakilan perempuan sebanyak 30% jika agar bisa mengikuti kontetasi pemilu legislatif.
“Aturan yang menyatakan 30% bagi calon legislatif perempuan adalah satu capaian penting. Dan saat ini perempuan tidak hanya hadir di dunia politik saja, melainkan di unsur pemerintahan juga bisa berada di posisi yang strategis. Untuk itu, perempuan harus melek dan sadar berpolitik,” kata Ivik, dalam acara Pelatihan Politik bagi kader perempuan di Kabupaten Bogor, yang dilaksanakan di Gedung Serbaguna Setda 1, Kabupaten Bogor, Selasa (26/8/19).
Menurut dia, pendidikan berpolitik bagi perempuan dianggap penting untuk membangun sumber daya manusia unggul. “Pendidikan berpolitik bagi perempuan menjadi program strategis dalam membangun sumber daya perempuan. Utamanya untuk membekali perempuan berperan aktif dalam dunia politik,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kabupaten Bogor Dian Wahyuni Siregar mengatakan, peran perempuan pada politik global (women power and politics) sangat penting. “Perempuan harus berpolitik dan berperan dalam politik. Jangan takut karena kita harus memiliki power untuk menyampaikan pendapat dan gagasan dalam membangun bangsa,” katanya.
Sedangkan perempuan yang sudah berpolitik, kata dia, harus bisa menjadi penggerak dan perantara gagasan dari masyarakat. “Peran tersebut diharapkan bisa meningkatkan apa yang menjadi kebutuhan dalam membangun sebuah aturan atau bangsa. Untuk itu, perempuan harus belajar. Perempuan harus berperan disemua lini,” tandasnya.
Dian sapaan akrab menambahkan, dirinya juga akan mendorong bersama KPPI pusat maupun Provinsi Jawa Barat, agar keterwakilan 30% perempuan bisa terealisasi, jangan hanya tertuang dalam undang-undang saja, tapi harus benar di wujudkan dalam bentuk yang konkret.
“30% itu harus sudah diatur benar-benar oleh pemerintah, contohnya dari legislatif itu sudah diperuntukkan tok 30% perwakilan, jangan hanya undangan sekian tapi dilapangan masih belum ada keterwakilan perempuan sebanyak 30%,” imbuhnya.
Dirinya juga bersama KPPI Kabupaten Bogor akan terus bersinergi, dengan pemerintah daerah, dan akan mendukung program Pancakarsa yang digaungkan oleh Bupati Bogor Ade Yasin.
“Kami sangat berterimakasih, kepada ibu bupati, sudah memberikan fasilitas bagi kami, dan kami akan terus mendukung program pemerintah yaitu Pancakarsa di Kabupaten Bogor,” imbuhnya.
Hal senada diutarakan, Sekretaris KPPI Sasha Saijah Sambyah yang merupakan Politisi PDI-Perjuangan Kabupaten Bogor, dirinya juga akan memperjuangkan kader wanita di Kabupaten Bogor ini supaya bisa berkontribusi terhadap pembangunan di Bumi Tegar Beriman ini.
“Bukan hanya Caleg saja, tapi harus jadi Anggota Legislatif, karena keterwakilan perempuan saat ini masih minim di Kabupaten Bogor,” katanya.
Dirinya juga sangat menyayangkan, kader wanita di Kabupaten Bogor masih belum melek dalam Politik. Artinya, masih bisa dikasih iming-iming hari akhir. “Dengan program KPPI ini, kita berharap agar wanita yang mayoritas pemilih terbanyak di Kabupaten Bogor, bisa melek terhadap politik, jangan sampai di kasih uang baso pas hari H pola pikir nya kalah,” ungkapnya.
KPPI Kabupaten Bogor pun akan terus menggelar, kegiatan-kegiatan terkait politik untuk bisa membuka mata masyarakat, bahwa perempuan harus juga menjadi pimpinan di daerahnya. Sebanyak 120 baik dari anggota KPPI maupun, kader PKK, kader calon kades, kader kesehatan, majelis taklim, remaja mesjid, dari beberapa elemen, ustadz, mengikuti acara pelatihan politik bagi kader perempuan.(rul)
