Rokok Tingkatkan Kemiskinan

Bogor Tengah – bogorOnline.com

Menteri Koordinator (Menko) Ad-Interim Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan, konsumsi rokok secara konsisten berkontribusi terhadap peningkatan kemiskinan. Konsumsi rokok juga menurunkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

“Anggaran keluarga miskin tersita akibat belanja rokok. Andil rokok terhadap kemiskinan per Maret 2019 sebesar 11,38% di wilayah perdesaan dan 12,22% di wilayah perkotaan,” kata Agus Gumiwang saat menjadi pembicara kunci dalam acara Asia Pacific Cities Alliance For Tobacco Control And Prevention of Non Communicable Diseases (APCAT SUMMIT) ke-4 di Kota Bogor, Rabu 25 September 2019.

Acara APCAT SUMMIT ke-4 ini dihadiri oleh sekitar 180 peserta yang merupakan perwakilan 47 kota dari 12 negara anggota APCAT. Tampak hadir pula Wali Kota Bogor Bima Arya, dan pejabat teras dari sejumlah kementerian dan lembaga.

Selanjutnya Agus menyatakan, dari data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS RI), terbukti rokok secara nyata merupakan masalah besar dalam upaya pembangunan kesejahteraan sosial. “Khususnya dalam upaya memerangi kemiskinan dan membangun sumber daya manusia yang unggul,” katanya.

Sementara mengutip survei Global Adult Tobacco tahun 2018, Menko Ad-Interim PMK menyatakan, jumlah perokok di Indonesia saat ini sebanyak 67% dari total penduduk atau sekitar 178 juta jiwa. “Dengan jumlah tersebut, Indonesia merupakan negara dengan proporsi perokok pria terbanyak di dunia,” katanya.

Perokok Remaja Meningkat
Merujuk data Kementerian Kesehatan, kata Agus, terjadi sedikit penurunan prevalensi merokok dari 29,3% pada 2013 menjadi 28,8% pada 2018. Namun, prevalensi merokok usia kurang 18 tahun justru meningkat dari 7,2% pada 2013 menjadi 9,1% pada 2018.

“Padahal, dalam RPJMN 2015-2019, pemerintah menargetkan penurunan prevalensi perokok remaja usia 10-18 tahun ke angka 5,4% di tahun 2019,” imbuhnya.

Selain rokok tembakau, katanya lagi, konsumsi rokok elektronik juga semakin populer di tengah masyarakat. Prevalensi perokok elektronik secara global, termasuk di Indonesia, terus mengalami peningkatan. “Prevalensi perokok elektronik pada remaja usia 10-18 tahun mengalami peningkatan dari 1,2% (tahun 2016) menjadi 10,9% di tahun 2018,” katanya.

Konsumsi rokok elektronik semakin meluas di kalangan remaja meski belum terbukti aman sebagai pengganti rokok tembakau baik untuk alasan terapi ataupun alasan lainnya.

“Hasil kajian Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) di tahun 2017, dalam rokok elektronik ditemukan kandungan toksik dan karsinogenik yang sama sangat berbahaya terhadap kesehatan sebagaimana rokok tembakau,” katanya.

Gangguan kesehatan akibat komsumsi rokok, telah menambah beban fiskal negara. “Berdasarkan data dari BPJS Kesehatan tahun 2019, Indonesia sedikitnya menanggung beban sebesar Rp20 triliun untuk pembiayaan penyakit tidak menular. Beban ini akan semakin besar jika permasalahan merokok tidak segera ditangani,” katanya.

Untuk penanggulangan dan pengendalian rokok, ia menambahkan, Pemerintah telah mengambil berbagai upaya serius dalam bentuk penerbitan regulasi pembatasan rokok, kampanye, penyuluhan kesehatan, pengaturan iklan, dan penerapan Kawasan Tanpa Rokok atau disingkat KTR di berbagai daerah.

“Pemerintah baru-baru ini telah mengeluarkan kebijakan kenaikan tarif cukai rokok hingga 23% dan harga jual eceran rokok hingga 35% dalam rangka mengendalikan konsumsi rokok,” katanya.

*Cabut Bansos*

Pengendalian tembakau juga dilakukan dengan menambahkan syarat kepada penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Kementerian Sosial. “Syarat mendapat bansos PKH adalah harus tidak ada anggota keluarga yang merokok. Bila ada salah satu anggota keluarga penerima manfaat yang kedapatan merokok, maka bantuan akan dicabut,” kata Menko.

Namun, pemerintah menyadari kebijakan yang ada saat ini belum cukup mampu menopang upaya penanggulangan rokok secara efektif. Untuk itu, katanya, perlu intervensi yang lebih strategis dan komprehensif yang didukung oleh partisipasi masyarakat secara luas.

Komitmen dan peran pemerintah daerah juga sangat penting, terutama dalam pembuatan dan pelaksanaan regulasi-regulasi pengendalian tembakau. Menurutnya, hingga Agustus 2019, tercatat baru 348 kabupaten/kota di 21 provinsi yang telah menerbitkan regulasi atau Perda KTR. “Ini belum termasuk persoalan implementasi regulasi yang dipandang masih belum optimal,” katanya. (*/HRS)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *