LBH Hade Indonesia Gratiskan Dampingi Warga Miskin

Cibinong – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Hade Indonesia Raya Cibinong memberikan pendampingan secara gratis bagi masyarakat miskin.

Hal tersebut terungkap saat mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat di Yayasan Harmoni Adi Wangsa Negeri, Ciriung, Kecamatan Cibinong, akhir pekan kemarin.

Ketua LBH Hade Indonesia, Sarifin SH mengatakan, bahwa banyak masyarakat yang belum mengerti dan paham tentang UU No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

“Kendatipun undang-undang ini udah cukup lama akan tetapi masyarakat perlu diberikan pemahaman,” ujarnya.

M Adhie Pamungkas, SH, MH menambahkan, jumlah Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang sudah terverifikasi oleh Kemenkumham ada 524 se Indonesia, sedangkan di Jawa Barat terdapat 47 OBH.

Ia menambahkan, untuk memahami Hukum sederhananya, memahami untuk diri sendiri dulu, agar tidak sewenang-wenang.

“Contohnya begini, hanya senggolan doang, saling senyum saja udah beres. Tapi bisa melakukan tindakan hukum karena kurang pahamnya tentang hukum,” tambahnya.

Ia juga mengatakan, janganlah mau jadi urusan hukum, dia juga mengaku sangat prihatin saat melihat seseorang mengambil dua ikat bawang saja sudah menjadi urusan hukum.

” Jangan juga kita mau diperlakukan sewenang-wenang oleh orang lain karena kurang pahamnya kita tentang hukum, bahkan ada peribahasa mengatakan mencari keadilan seperti jarum di dalam jerami,” ujar Pamungkas.

Pamungkas menegaskan, Bantuan Hukum secara cuma-cuma berikan oleh pihak nya kepada orang miskin karena telah diatur Undang-undang.

“LBH Hade Indonesia siap untuk melayani, tentu ada syarat-syarat yang sudah diatur oleh Undang-undang, jadi kita siap mendampingi, baik pidana maupun perdata mereka berhak di dampingi untuk bantuan Hukum,” tegasnya.

Namun demikian, ia menambahkan, ada syarat-syarat yang harus dilakukan, diantaranya dengan melampirkan surat miskin dan hanya orang yang memenuhi syarat yang bisa di dampingi.

“Jadi Advokat adalah memastikan si korban tidak di zolimi, yang seharusnya vonis lima tahun bisa saja sepuluh tahun atau bebas, dan lima tahun tuntutannya wajib didampingi Advokad, ini perintah Undang-undang,” tambah Pamungkas.

Dalam kesempatan itu Ketua DPD BPI KPNPA RI, M Taufik yang juga hadir mengatakan sangat mendukung adanya penyuluhan hukum yang dilakukan LBH Hade Indonesia.

“Saya sangat setuju dan mendukung kepada LBH Hade Indonesia yang mengadakan sosialisasi tentang hukum kepada masyarakat, karena khususnya bagi orang miskin dan mereka inilah yang selalu termarginalkan, jadi saya sangat apresiasi, “ujarnya. (AM)