MKNW Jabar Proses 77 Notaris Bermasalah

Cibinong – Sejak 2016 hingga September 2019, sebanyak 77 orang Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah se-Provinsi Jawa Barat telah diadukan dan diperiksa oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) Jabar, dengan beibagai macam pemiasalahan terkait profesinya.

Demikian dikatakan anggota MKNW Jabar Tendy Suwarman, saat menjadi pembicara dalam diskusi hukum Perlindungan Hukum PPAT, yang diselenggarakan oleh Pengurus Daerah (Pengda) Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (lPPAT) Kabupaten Bogor di komplek perkantoran Pemkab Bogor di Cibinong, Rabu (9/10/2019).

“Seluruhnya ada 77 Notaris dari seluruh daerah di Jawa Barat yang di proses dan diperiksa oleh MKNW Jabar sejak 2016, bahkan tujuh diantaranya telah masuk dalam ranah pidana,” kata Tendy.

Sementara di Kabupaten Bogor, Kepala Bidang Pengayoman dan Perlindungan Hukum ungan Hukum Pengda IPPAT Kabupaten Bogor. Novalianto Kurniawan menuturkan, seluruh anggotanya yang mencapai 552 PPAT, 40 diantaranya telah masuk kedalam pengaduan pihaknya.

“Dari 40 orang Notaris yang diadukan ke Pengda IPPAT Kabupaten Bogor itu, sejauh ini tidak ada yang sampai ke tahapan selanjutnya, semuanya selesai dalam tahap musyawarah mufakat,” kata Novalianto, yang juga mantan ketua Pengda IPPAT Kabupaten Bogor ini.

Novalianto menambahkan, bahwa perlindungan hukum yang dilakukannya, bukan hanya pada saat anggotanya sedang dalam masalah saja, melainkan juga tindakan preventif agar taat pada aturan, tertib, teliti dan bekerja sesuai dengan SOP.

Ketua Pengda IPPAT Kabupaten Bogor Cynthia Kania juga menjelaskan, diadakannya diskusi ini dilatarbelakangi semakin seringnya gugatan yang melibatkan profesi PPAT.

“Supaya anggota kami melihat bahwa organisasi tidak tinggal diam untuk teman-teman yang tengah bermasalah. Hal ini juga sekaligus sebagai sosialisasi bagi anggota yang batu,” kata Cynthia.

Menurut Cynthia, diskusi yang diselenggarakan oleh nya, bisa dikatakan sebagai pencerahan bagi para anggota agar lebih berhati-hati dalam menjalankan profesinya.

“Dan mereka menjadi lebih berhati-hati dan teliti dalam melaksanakan tugasnya,” ungkapnya.

Kabid Pengkajian Permasalahan ke-PPAT-an, Dewi juga menambahkan, bahwa pihaknya selalu memberikan konsultasi hukum bagi 552 anggotanya dan juga perlindungan hukum bagi mereka. Hal itu dimaksudkan agar para anggota tidak merasa takut dalam menjalankan profesinya.

“Kami juga membuka call center, bagi siapa saja yang mau konsultasi terkait persoalan yang dihadapi anggota kami. Bahkan. setiap hari Selasa juga kami membuka konsultasi secara rutin di sekretariat terkait persoalan yang dihadapinya,” tukasnya. (adi)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *