PGH PARUNGPANJANG




AMBRUK Soroti Ambruknya Dinding Sopi-sopi Gedung DPRD

Kota Bogor – bogorOnline.com

Ambruknya plafon dan dinding sopi-sopi ruang paripurna gedung DPRD Kota Bogor pada Sabtu, (26/10/2019 lalu menuai sorotan. Kali ini datang dari berbagai elemen masyarakat Bogor yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Bogor Untuk Keadilan (AMBRUK).

AMBRUK mendorong aparat terkait terutama aparat penegak hukum untuk melakukan penelitian, audit, investigasi dan memeriksa sejumlah pihak terkait. Bahkan kepada pihak terkait didesak untuk melakukan pemeriksaan mulai dari hulu sampai hilir, mulai dari proses penganggaran oleh DPRD dan Pemerintah Kota Bogor hingga pelaksanaan pembangunan.

Demikian hal itu dinyatakan Koordinator AMBRUK, Sona Pernandi didampingi Heny Prasetyo dan Maradang Hasoloan Sinaga kepada sejumlah awak media, Jumat 1 November 2019 di salah satu cafe Kota Bogor.

Sona mengatakan, bahwa ambruknya dinding sopi-sopi dan plafon ruang paripurna gedung DPRD Kota Bogor itu dapat diduga adanya penyelewengan dana pembangunan gedung.

“Artinya diduga kuat gedung itu dibangun di bawah standar spesifikasi yang seharusnya,” ujarnya.

Lebih lanjut, kata dia, sebenarnya sejak awal proses pelaksanaan proyek pembangunan gedung DPRD Kota Bogor yang dimulai sejak 2016 lalu itu sudah menjadi kontroversi ditengah-tengah masyarakat, khususnya di kalangan pelaku usaha atau kontraktor di Kota Bogor.

Berdasarkan informasi pada saat itu, sambung Sona, ternyata rekam jejak kontraktor dalam hal ini PT. Tirta Dhea Addonic Pratama (TDAP) sebagai pemenang lelang proyek pembangunan gedung DPRD Kota Bogor, diduga bermasalah oleh Lembaga Pengadaan barang/jasa Pemerintah (LKPP).

“Hal ini pulalah yang menjadi alasan protes dari kalangan kontraktor terutama peserta lelang pada saat itu. Sehingga peristiwa ambruknya sebagian gedung DPRD Kota Bogor itu sudah dapat diprediksi sejak awal dan jauh-jauh hari sebelumnya,” imbuhnya.

Untuk itu, pihaknya mendorong pihak terkait terutama penegak hukum agar segera meneliti proses penganggaran oleh DPRD dan Pemerintah Kota Bogor, pihak manakah yang berinisiatif dalam mengajuan atau usulan pembangunan gedung tersebut.

Selain itu, meneliti juga proses perencanaan termasuk konsultan perencana, proses lelang hingga terpilihnya kontraktor, termasuk pejabat di Unit Layanan Pengadaan (ULP).

“Meneliti pelaksanaan proyek pembangunannya, sekaligus kontraktor pelaksananya kontraktor harus diminta bertanggung jawab, terbuka apakah ada dana yang mengalir pada pihak-pihak tertentu sehingga menurunkan kualitas atau spek bangunan,” katanya.

Pihaknya juga mendorong untuk meneliti proses pelaksanaan pengawasannya, sekaligus konsultan pengawasnya. Meneliti Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terkait proses pelaksanaan proyek mulai dari awal hingga dengan serah terima bangunan dan juga TP4D sebagai tim yang mengawal pembangunan di Kota Bogor.

Disisi lain, AMBRUK meminta pertanggungjawaban Sekda dan Wali Kota Bogor selaku penanggungjawab utama dalam seluruh proses pembangunan di Pemerintahan Kota Bogor.

“Kami juga mendesak DPRD Kota Bogor membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menangani masalah ini dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor untuk mengusut penggunaan anggaran pembangunan gedung DPRD Kota Bogor tersebut,” pungkasnya. (HRS)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *